Bantah Klaim JARR, Kuasa Hukum Duta Palma Bongkar Celah Kronologi Pembelian CPO yang Dinilai Bermasalah
Kuasa hukum Duta Palma mempertanyakan keabsahan status pembeli beritikad baik yang diklaim JARR, menyoroti ketidaksinkronan dokumen transaksi.
Perseteruan hukum terkait transaksi Crude Palm Oil (CPO) antara pihak Duta Palma dan JARR memasuki babak baru yang semakin memanas. Dalam perkembangan terbaru, pihak kuasa hukum Duta Palma secara tegas membantah pernyataan JARR yang mengeklaim diri mereka sebagai pembeli beritikad baik dalam transaksi komoditas minyak sawit tersebut.
Bantahan ini muncul setelah adanya klaim dari pihak JARR yang mencoba memposisikan diri sebagai pihak yang tidak terlibat dalam sengketa kepemilikan lahan atau legalitas asal-usul CPO yang mereka beli. Namun, melalui pernyataan resminya, tim hukum Duta Palma menyatakan bahwa terdapat berbagai kejanggalan dalam alur transaksi yang dilakukan oleh JARR, mulai dari urutan waktu hingga validitas dokumen yang digunakan.
Polemik Status 'Pembeli Beritikad Baik'
Dalam dunia hukum perdagangan, istilah "pembeli beritikad baik" merupakan tameng yang sering digunakan untuk melindungi pembeli dari tuntutan hukum atas barang yang ternyata berasal dari sumber yang bermasalah atau hasil dari tindakan ilegal. Jika seorang pembeli dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan due diligence (uji tuntas) yang cukup, mereka biasanya terlindungi oleh hukum.
Namun, kuasa hukum Duta Palma menilai bahwa klaim JARR tersebut hanyalah upaya untuk melepaskan tanggung jawab hukum. Menurut mereka, status pembeli beritikad baik tidak bisa diklaim secara sepihak tanpa adanya pembuktian bahwa proses pengecekan legalitas barang telah dilakukan secara mendalam sebelum transaksi terjadi.
“Kami melihat ada upaya untuk memposisikan diri sebagai korban atau pihak yang tidak tahu apa-apa. Namun, jika kita melihat pada fakta-fakta dokumen dan bagaimana kronologi transaksi ini berjalan, terdapat ketidaksesuaian yang sangat mencolok,” ujar salah satu perwakilan kuasa hukum Duta Palma dalam keterangannya.
Ketidaksesuaian Dokumen Transaksi
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan tajam dari tim hukum Duta Palma adalah mengenai dokumen-dokumen yang menyertai transaksi CPO tersebut. Mereka mengklaim telah menemukan sejumlah anomali yang meragukan integritas transaksi yang dilakukan oleh JARR. Beberapa poin yang disoroti antara lain:
Ketidakcocokan Tanggal Dokumen: Terdapat perbedaan antara tanggal penerbitan dokumen pengapalan dengan tanggal kesepakatan transaksi yang diajukan oleh JARR.
Validitas Surat Jalan dan Faktur: Kuasa hukum menemukan adanya ketidaksinkronan antara volume CPO yang tercatat dalam dokumen pengiriman dengan jumlah yang diklaim telah dibayarkan dalam kontrak.
