Kontras dengan kemajuan di Jakarta, Provinsi Papua Pegunungan justru menjadi titik lemah dalam peta literasi keuangan nasional. Meskipun tren nasional menunjukkan tren naik, angka literasi di wilayah ini masih berada jauh di bawah rerata nasional. Hal ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan otoritas terkait mengenai pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi.
Ketertinggalan di Papua Pegunungan bukan sekadar masalah angka, melainkan mencerminkan hambatan struktural yang bersifat multidimensional. Beberapa kendala utama yang mengidentifikasi mengapa wilayah ini sulit mengejar ketertinggalan antara lain:
Geografis dan Aksesibilitas: Medan yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi layanan perbankan fisik menjadi sangat terbatas, yang secara langsung menghambat edukasi tatap muka.
Kesenjangan Digital (Digital Divide): Belum meratanya infrastruktur jaringan internet di pelosok Papua Pegunungan membuat masyarakat sulit mengakses platform edukasi keuangan berbasis digital.
Keterbatasan Sosialisasi: Kurangnya agen edukasi keuangan yang mampu menjangkau komunitas lokal secara kultural dan bahasa membuat informasi keuangan seringkali tidak tersampaikan dengan baik.
Dampak Bahaya Literasi Rendah: Ancaman Pinjol Ilegal dan Penipuan
Rendahnya tingkat literasi keuangan di daerah-daerah tertinggal bukan hanya masalah administratif, melainkan masalah keselamatan finansial masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap teknologi (inklusi) namun tidak dibekali dengan pemahaman (literasi), maka mereka menjadi sasaran empuk berbagai praktik keuangan ilegal.
Salah satu ancaman terbesar adalah menjamurnya pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyasar masyarakat dengan pemahaman finansial yang rendah. Tanpa kemampuan untuk membedakan antara lembaga keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan penyedia jasa ilegal, masyarakat rentan terjebak dalam jeratan bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak manusiawi.
Selain pinjol ilegal, risiko penipuan investasi atau skema Ponzi juga mengintai. Masyarakat yang ingin meningkatkan taraf hidup secara instan namun tidak memahami mekanisme risiko investasi seringkali menjadi korban kerugian finansial yang masif. Hal ini pada akhirnya dapat memicu kemiskinan struktural yang lebih dalam di wilayah-wilayah seperti Papua Pegunungan.
Urgensi Integrasi Inklusi dan Literasi
Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seringkali meneklerankan bahwa peningkatan inklusi keuangan (akses terhadap produk keuangan) harus berjalan beriringan dengan literasi keuangan (pemahaman terhadap produk). Membuka akses bank atau aplikasi digital ke daerah terpencil tanpa memberikan edukasi yang cukup ibarat memberikan senjata tajam kepada orang yang tidak tahu cara menggunakannya.
