Kesenjangan Teknologi: Kualitas dan presisi komponen lokal seringkali belum mampu menyamai standar global yang ditetapkan oleh produsen utama.
Skala Ekonomi: Banyak pemasok lokal yang belum mampu memproduksi komponen dalam volume besar dengan harga yang kompetitif.
Rantai Pasok Global: Integrasi komponen impor yang krusial bagi teknologi baru (seperti baterai dan semikonduktor) seringkali berbenturan dengan kebijakan proteksionis TKDN.
Dampak Terhadap Transisi Menuju Kendaraan Listrik (EV)
Sorotan terhadap perizinan dan TKDN ini menjadi semakin mendesak ketika Indonesia tengah berupaya keras untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia. Pemerintah telah menetapkan visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi EV di Asia Tenggara melalui program hilirisasi nikel.
Namun, transisi dari kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) ke kendaraan listrik membutuhkan peta jalan (roadmap) yang sangat jelas dan stabil. Jika aturan mengenai TKDN untuk komponen EV tidak dirancang secara fleksibel dan adaptif, para investor otomotif Jepang—yang saat ini sedang melakukan transformasi besar-besaran dari mesin bensin ke teknologi elektrik—mungkin akan mempertimbangkan kembali skala investasi mereka di Indonesia.
Persaingan Global yang Kian Sengit
Indonesia tidak sendirian dalam memperebutkan investasi otomotif. Negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, seperti Thailand dan Vietnam, terus memperkuat daya tarik mereka dengan menawarkan insentif fiskal yang kompetitif dan regulasi yang lebih ramah terhadap manufaktur global. Jika hambatan birokrasi dan ketidakpastian regulasi TKDN di Indonesia tidak segera dimitigasi, ada risiko nyata bahwa arus investasi otomotif akan bergeser ke negara tetangga yang dianggap memiliki kepastian hukum yang lebih baik.
Respon Pemerintah: Komitmen Perbaikan dan Penyempurnaan Kebijakan
Menanggapi berbagai masukan dan kritik dari pelaku industri, pemerintah Indonesia menyatakan sikap terbuka dan proaktif. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan visi Indonesia Maju sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
