Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang ada. Langkah-langkah yang tengah dan akan ditempuh pemerintah meliputi:
Sinkronisasi Regulasi: Memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk memastikan tidak ada tumpang tindih aturan yang menyulitkan pelaku usaha.
Evaluasi Bertahap TKDN: Melakukan peninjauan terhadap kebijakan TKDN agar tetap memberikan perlindungan bagi industri lokal, namun tidak mematikan daya saing industri manufaktur secara keseluruhan.
Peningkatan Kapasitas Vendor Lokal: Melalui program kemitraan, pemerintah berupaya mendorong transfer teknologi agar pemasok lokal mampu memenuhi standar kualitas internasional.
Digitalisasi Perizinan: Memperkuat sistem perizinan berbasis risiko (OSS RBA) untuk memangkas rantai birokrasi dan meningkatkan transparansi.
Pemerintah meyakini bahwa dialog berkelanjutan antara regulator dan pelaku industri adalah kunci. Dengan mendengarkan keluhan dari produsen otomotif Jepang, pemerintah berharap dapat merumuskan kebijakan yang "win-win solution"—di mana industri global tetap merasa nyaman berinvestasi, sementara industri dalam negeri tetap mendapatkan manfaat nyata dari pertumbuhan tersebut.
Kesimpulan
Masalah perizinan dan aturan TKDN yang disoroti oleh industri otomotif Jepang merupakan sinyal penting bagi pemerintah Indonesia. Hal ini bukan sekadar keluhan teknis, melainkan peringatan mengenai pentingnya kepastian hukum dan stabilitas regulasi dalam menjaga daya saing nasional di kancah global. Meskipun pemerintah telah menunjukkan itikad baik dengan berkomitmen untuk menyempurnakan kebijakan, implementasi yang konsisten dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi penentu utama. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini akan menentukan apakah Indonesia mampu mengamankan posisinya sebagai hub otomotif masa depan, terutama dalam era kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat.
