Selama ini, pembangunan seringkali dianggap terlalu Jawa-sentris. Meskipun upaya desentralisasi pembangunan terus dilakukan, ketimpangan infrastruktur antara Pulau Jawa dan luar Jawa masih sangat terasa. Pertumbuhan yang inklusif menuntut adanya pemerataan akses terhadap:
Infrastruktur Logistik: Menurunkan biaya logistik di daerah terpencil agar harga kebutuhan pokok stabil dan produk lokal daerah dapat bersaing di pasar nasional.
Konektivitas Digital: Menghilangkan "blank spot" di wilayah pelosok agar akses terhadap informasi, pendidikan, dan pasar digital dapat dinikmati oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.
Hilirisasi dan Distribusi Kekayaan Daerah
Kebijakan hilirisasi industri yang sedang digalakkan pemerintah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Namun, agar kebijakan ini inklusif, manfaatnya tidak boleh hanya berhenti di kas negara atau perusahaan multinasional. Hilirisasi harus mampu menciptakan "multiplier effect" bagi ekonomi lokal.
Hal ini dapat dicapai dengan mewajibkan keterlibatan pemasok lokal dalam rantai produksi industri hilir, serta memastikan bahwa masyarakat di daerah penghasil komoditas mendapatkan akses prioritas terhadap lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur pendukung. Tanpa keterlibatan lokal yang bermakna, hilirisasi hanya akan menjadi ekstraksi kekayaan daerah yang berpindah ke pusat.
Selain itu, reformasi kebijakan fiskal melalui sistem perpajakan yang lebih progresif dan pemberian insentif yang tepat sasaran bagi sektor padat karya akan sangat membantu dalam mendistribusikan kembali kekayaan negara secara lebih adil. Perlindungan sosial (social safety net) juga harus diperkuat agar kelompok masyarakat yang rentan tidak langsung jatuh ke jurang kemiskinan saat terjadi guncangan ekonomi global.
Kesimpulan
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sebuah prestasi, namun pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah sebuah kemenangan sejati bagi sebuah bangsa. Mengejar angka PDB tanpa memperhatikan pemerataan adalah langkah yang berisiko menciptakan gelembung ekonomi yang rapuh dan ketegangan sosial yang tinggi.
Masa depan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap persen pertumbuhan yang dihasilkan mampu mengalir ke kantong-kantong masyarakat paling bawah. Melalui penguatan UMKM, investasi pada kualitas SDM, pemerataan infrastruktur, dan kebijakan hilirisasi yang berkeadilan, Indonesia tidak hanya akan tumbuh secara angka, tetapi juga tumbuh secara kualitas kehidupan bagi seluruh rakyatnya.
