Menteri LH Jumhur Hidayat di PBB: Pertumbuhan Ekonomi dan Perlindungan Lingkungan Tak Boleh Saling Meniadakan
NEW YORK – Di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata, dunia sedang mencari formula terbaik untuk menyeimbangkan ambisi ekonomi dengan keberlanjutan ekosistem. Dalam forum global bergengsi, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa kemajuan sebuah negara tidak boleh lagi diukur hanya dari angka Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga dari sejauh mana negara tersebut mampu menjaga kelestarian alamnya.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Jumhur saat menghadiri Interactive Leaders Dialogue pada gelaran Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam forum tersebut, ia menyoroti urgensi integrasi antara kebijakan ekonomi dan kebijakan lingkungan sebagai kunci menghadapi tantangan abad ke-21.
Paradigma Baru: Ekonomi Hijau Bukan Lagi Pilihan, Melainkan Keharusan
Selama berdekade-dekade, terdapat dikotomi yang tajam dalam pembangunan global: jika ingin ekonomi tumbuh pesat, lingkungan akan dikorbankan; atau jika ingin lingkungan terjaga, pertumbuhan ekonomi harus melambat. Namun, menurut Menteri LH Jumhur Hidayat, cara pandang lama ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi bumi saat ini.
Jumhur menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus bergerak secara simultan atau berjalan beriringan. Ia menyebut konsep "pertumbuhan hijau" (green growth) sebagai satu-satunya jalan keluar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah sambil tetap menjaga stabilitas ekosistem.
“Kita tidak bisa lagi melihat lingkungan sebagai beban biaya bagi pembangunan. Sebaliknya, lingkungan harus dilihat sebagai aset dasar yang mendukung keberlangsungan ekonomi jangka panjang. Tanpa alam yang sehat, stabilitas ekonomi akan runtuh akibat bencana iklim yang kian ekstrem,” tegasnya di hadapan para pemimpin dunia.
Dalam pandangannya, investasi pada teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan ekonomi sirkular justru akan membuka lapangan kerja baru dan menciptakan efisiensi yang selama ini terhambat oleh pola konsumsi yang boros sumber daya.
Memahami Konsep Just Transition: Memastikan Transisi yang Adil bagi Semua
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam Climate Summit 2026 adalah mengenai Just Transition atau Transisi yang Adil. Istilah ini menjadi sorotan karena transisi menuju ekonomi rendah karbon sering kali membawa dampak sosial yang besar, terutama bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada industri berbasis fosil.
Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa dalam upaya Indonesia melakukan transisi energi, aspek keadilan sosial tidak boleh dikesampingkan. Transisi yang adil berarti memastikan bahwa pekerja di sektor energi konvensional, komunitas lokal di daerah tambang, dan masyarakat rentan lainnya tidak ditinggalkan begitu saja saat dunia beralih ke energi bersih.
Mengapa Transisi Harus Adil?
Ada beberapa alasan mendasar mengapa elemen "keadilan" menjadi sangat vital dalam agenda iklim global:
