Percepatan Izin Proyek: Memangkas birokrasi dalam pengurusan izin pembangunan pembangkit energi terbarukan.
Skala Ekonomi: Mendorong proyek-proyek besar agar biaya per kWh (levelized cost of electricity) menjadi lebih kompetitif dibandingkan batu bara.
Integrasi Grid: Memastikan sistem transmisi PLN siap menerima suplai daya yang fluktuatif dari tenaga surya.
Mendorong Kemandirian Energi dan Penurunan Emisi
Mengapa target ini begitu mendesak bagi pemerintahan Prabowo? Ada dua pilar utama yang menjadi fondasi dari kebijakan ini: kemandirian energi dan mitigasi perubahan iklim.
Selama ini, ketergantungan Indonesia pada komoditas energi tertentu, terutama batu bara dan impor bahan bakar minyak (BBM), membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap gejolak harga global dan geopolitik. Dengan memanfaatkan sinar matahari yang melimpah di sepanjang khatulistiwa, Indonesia memiliki peluang emas untuk memproduksi energi secara domestik tanpa perlu khawatir akan gangguan rantai pasok global.
Selain aspek keamanan nasional, dorongan menuju PLTS 100 GW merupakan langkah konkret untuk memenuhi komitmen internasional Indonesia dalam menurunkan emisi karbon. Sebagai negara yang sangat terdampak oleh perubahan iklim, percepatan transisi ke energi bersih adalah harga mati untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) yang telah dicanangkan.
Tantangan Infrastruktur dan Investasi Masif
