Investor membutuhkan kepastian hukum dan keberlanjutan proyek. Jika terjadi perubahan dalam skema pendanaan atau kebijakan fiskal yang mendadak, hal ini dapat menurunkan kepercayaan pelaku usaha untuk terlibat dalam proyek jangka panjang seperti IKN.
Mekanisme Pengajuan Anggaran dalam Siklus Fiskal
Perlu dipahami oleh masyarakat bahwa penambahan anggaran tidak bisa dilakukan secara instan. Jika Otorita IKN memang secara resmi mengajukan tambahan dana, maka proses yang akan dilalui adalah:
Penyusunan Rencana Kerja: OIKN harus menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran yang sangat mendetail dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembahasan dengan Kementerian Terkait: Usulan akan dibahas bersama Kementerian Keuangan untuk melihat ketersediaan ruang fiskal.
Koordinasi dengan DPR: Mengingat besarnya nilai anggaran, pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menjadi sebuah keharusan dalam kerangka fungsi pengawasan parlemen.
Penetapan dalam APBN-Perubahan atau Anggaran Tahun Berikutnya: Jika urgensinya sangat tinggi, usulan bisa masuk ke APBN Perubahan, namun jika tidak, maka akan diakomodasi pada tahun anggaran berikutnya.
Proses ini bertujuan agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari uang rakyat dapat dikontrol secara ketat dan digunakan secara efektif sesuai dengan peruntukannya.
Kesimpulan
Wacana permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 15,8 triliun oleh Otorita IKN mencerminkan besarnya skala dan kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang sedang berlangsung. Namun, hingga saat ini, Kementerian Keuangan melalui Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa belum ada usulan resmi yang diterima. Pemerintah tampaknya akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal, memastikan bahwa setiap penambahan dana harus melalui prosedur formal dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Keberhasilan IKN ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan antara percepatan pembangunan fisik dengan pengelolaan keuangan negara yang sehat serta kemampuan menarik investasi non-APBN.
