Beberapa poin utama terkait dukungan pembiayaan yang diharapkan meliputi:
Pemberian suku bunga yang lebih rendah dibandingkan kredit komersial biasa untuk sektor usaha mikro dan menengah berbasis koperasi.
Kemudahan syarat administrasi tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian (prudent principle).
Adanya skema penjaminan kredit yang dapat meminimalisir risiko kegagalan usaha bagi lembaga keuangan.
Integrasi antara program pemberdayaan ekonomi umat dengan kebijakan fiskal nasional.
Tantangan Tata Kelola dan Standardisasi Industri
Meskipun peluangnya sangat besar, pembentukan koperasi tambang bukanlah perkara mudah. Sektor pertambangan merupakan industri yang sangat diatur (highly regulated). PBNU harus menghadapi berbagai tantangan teknis, mulai dari perizinan usaha pertambangan (IUP), kewajiban reklamasi lahan, hingga kepatuhan terhadap standar Environmental, Social, and Governance (ESG).
Purbaya Yudhi Sadewa juga memberikan catatan penting mengenai aspek tata kelola. Ia mengingatkan bahwa dukungan finansial harus dibarengi dengan kapabilitas manajerial yang mumpuni. Koperasi tambang tidak boleh dikelola secara amatir, melainkan harus menggunakan standar korporasi profesional agar mampu bersaing dan tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sinergi antara PBNU sebagai pemilik modal sosial (social capital) dan pemerintah sebagai penyedia regulasi serta dukungan finansial (financial capital) akan menjadi penentu keberhasilan proyek ini. Jika dikelola dengan benar, koperasi tambang PBNU dapat menjadi model baru bagi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia.
