Standardisasi Perlindungan Seller: Menuntut adanya payung hukum yang kuat yang mengatur hak dan kewajiban antara platform e-commerce dengan mitra penjualnya (merchant).
Prosedur Komplain yang Responsif: Mewajibkan platform untuk memiliki tim penyelesaian sengketa yang manusiawi dan cepat tanggap, bukan sekadar bot atau layanan pelanggan yang tidak solutif.
Anggota DPR RI yang menerima aspirasi ini menyatakan bahwa pihaknya akan meninjau laporan tersebut secara mendalam. DPR berencana untuk memanggil pihak manajemen platform guna meminta klarifikasi terkait hilangnya saldo para penjual serta dampak sosial yang ditimbulkan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor digital.
Urgensi Perlindungan Hukum di Era Social Commerce
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk memperketat pengawasan terhadap praktik bisnis di platform social commerce. Pertumbuhan ekonomi digital memang memberikan peluang besar, namun tanpa regulasi yang melindungi pelaku usaha lokal, fenomena ini justru bisa menjadi bumerang bagi ekonomi nasional.
Sistem ekonomi yang sehat membutuhkan kepercayaan (trust). Jika para penjual merasa bahwa uang mereka tidak aman di dalam platform, maka ekosistem digital Indonesia akan mengalami stagnasi. Para pelaku UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia tidak boleh menjadi korban dari algoritma dan sistem pembayaran yang tidak transparan.
Para pakar ekonomi digital menyarankan agar pemerintah segera memperbarui regulasi mengenai perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Regulasi tersebut harus mampu menjamin bahwa dana yang berputar di platform e-commerce harus dikelola dengan prinsip akuntansi yang jelas, terpisah dari dana operasional perusahaan platform, dan memiliki jaminan keamanan yang setara dengan perbankan dalam hal perlindungan konsumen dan mitra.
Kesimpulan
Kasus hilangnya saldo penjual TikTok Shop yang berujung pada PHK karyawan merupakan isu serius yang menyentuh aspek keadilan ekonomi dan stabilitas sosial. Pengaduan ke BAM DPR RI menjadi langkah krusial untuk menuntut akuntabilitas platform terhadap jutaan seller yang bergantung pada ekosistem tersebut. Diperlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk melakukan audit sistem, memperketat regulasi perlindungan mitra dagang, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi digital di Indonesia berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat kecil.
