Keterlambatan Upah Pekerja: Sektor konstruksi padat karya sangat bergantung pada kelancaran arus kas untuk membayar ribuan buruh lapangan. Penundaan pajak berisiko memicu demonstrasi atau mogok kerja.
Kegagalan Pembiayaan Bank: Ketidakmampuan menjaga rasio likuiditas akibat dana pajak yang "nyangkut" membuat profil risiko perusahaan di mata perbankan memburuk, sehingga sulit mendapatkan kredit modal kerja.
Risiko Gagal Proyek: Ketika modal kerja kering, proyek-proyek yang sedang berjalan terancam mangkrak, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat.
Jeritan Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI)
Pihak Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) menegaskan bahwa proses restitusi saat ini terasa sangat tidak transparan dan penuh dengan hambatan administratif yang berbelit-belit. Proses pemeriksaan pajak yang sangat lama seringkali dijadikan alasan untuk menunda pengembalian dana, padahal perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya secara patuh.
AKI menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya memposisikan diri hanya sebagai pemungut pajak yang agresif, tetapi juga harus berperan sebagai fasilitator ekonomi. Jika pemerintah ingin mengejar target pembangunan infrastruktur yang masif, maka ekosistem pendukungnya, yaitu para kontraktor, harus dijaga kesehatannya secara finansial.
Ketidakseimbangan antara Kewajiban dan Hak
Para pengusaha mengeluhkan adanya ketidakseimbangan yang mencolok. Di satu sisi, negara menuntut kepatuhan pajak yang sangat ketat dan sanksi yang berat bagi yang terlambat. Namun di sisi lain, saat perusahaan menuntut haknya berupa pengembalian kelebihan bayar pajak, prosesnya justru sangat lamban dan penuh ketidakpastian.
"Kami tidak meminta kemudahan untuk tidak bayar pajak, kami hanya meminta hak kami dikembalikan tepat waktu sesuai dengan regulasi yang ada. Dana restitusi ini adalah modal kerja kami," ujar salah satu perwakilan pengusaha dalam pertemuan internal asosiasi.
Efek Domino terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN)
Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh perusahaan secara individu, tetapi akan merembet ke skala nasional. Pemerintah saat ini tengah gencar mendorong berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Namun, keberhasilan PSN sangat bergantung pada kesehatan industri konstruksi. Jika kontraktor-kontraktor utama mengalami kesulitan keuangan akibat dana yang tertahan di Kementerian Keuangan, maka jadwal penyelesaian infrastruktur akan bergeser. Keterlambatan pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, hingga bandara akan menghambat konektivitas logistik nasional dan meningkatkan biaya ekonomi tinggi di Indonesia.
