Regulasi Daerah Bikin Proyek Industri Mandek, Himpunan Kawasan Industri Lapor ke Menperin
Ketidaksinkronan aturan antara pusat dan daerah dikeluhkan pelaku usaha karena menghambat investasi dan ekspansi manufaktur nasional.
JAKARTA - Dunia industri nasional tengah menghadapi tantangan serius terkait kepastian hukum di tingkat daerah. Himpunan Kawasan Industri (HKI) secara resmi menyampaikan keluhannya kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengenai banyaknya proyek industri yang mengalami stagnasi atau mandek akibat regulasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Para pengusaha kawasan industri menilai, meskipun pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya melalui Undang-Undang Cipta Kerja untuk mempermudah perizinan dan investasi, namun pada implementasinya di lapangan, banyak kendala birokrasi yang muncul di tingkat kabupaten maupun provinsi. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang sangat dihindari oleh para investor, baik domestik maupun asing.
Benturan Regulasi Pusat dan Daerah Menjadi Penghambat Utama
Dalam pertemuan yang berlangsung baru-baru ini, perwakilan HKI menyoroti adanya "gap" atau celah yang lebar antara semangat deregulasi yang diusung pemerintah pusat dengan kebijakan teknis yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Ketidaksinkronan ini seringkali muncul dalam bentuk aturan turunan daerah yang justru memperumit proses pengembangan kawasan industri.
Menurut HKI, banyak pengembang kawasan industri yang sudah menyiapkan lahan dan infrastruktur sesuai dengan masterplan nasional, namun terbentur oleh aturan tata ruang daerah (RTRW) yang tiba-tiba berubah atau tidak mengakomodasi kebutuhan industri skala besar. Kondisi ini membuat banyak proyek pembangunan pabrik dan fasilitas pendukung lainnya harus berhenti di tengah jalan.
Masalah ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berdampak langsung pada iklim investasi Indonesia di mata dunia. Investor yang membutuhkan kepastian jangka panjang menjadi ragu untuk menyuntikkan modal ke Indonesia jika aturan main di daerah bisa berubah-ubah atau tidak selaras dengan komitmen pusat.
Daftar Kendala Utama yang Dikeluhkan Pengusaha
Berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh HKI, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi penyebab utama mandeknya perkembangan industri di berbagai daerah. Beberapa kendala tersebut antara lain:
