Menanggapi laporan dari HKI, para pelaku usaha berharap Kementerian Perindustrian dapat mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan komunikasi antara pelaku industri dan pemerintah daerah. Menperin Agus Gumiwang diharapkan dapat melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Investasi/BKPM untuk memastikan kebijakan di daerah tidak bertabrakan dengan arah kebijakan industri nasional.
Penguatan peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di daerah menjadi kunci. Sinkronisasi data tata ruang dan penyederhanaan proses validasi di tingkat daerah sangat mendesak untuk dilakukan agar semangat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) dapat dirasakan secara nyata oleh para pengusaha.
Himpunan Kawasan Industri juga menekankan perlunya standar pelayanan minimum di setiap daerah bagi pengembang kawasan industri. Dengan adanya standar yang jelas, pengusaha dapat memproyeksikan waktu dan biaya pengembangan proyek secara lebih akurat, sehingga risiko ketidakpastian dapat diminimalisir.
Harapan Baru bagi Iklim Manufaktur Nasional
Ke depan, pengusaha berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk melakukan audit terhadap regulasi-regulasi daerah yang dianggap menghambat investasi industri. Penyelarasan aturan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan jika Indonesia ingin mencapai target menjadi kekuatan ekonomi besar di dunia.
Dukungan penuh terhadap kawasan industri, seperti yang terlihat pada pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, harus menjadi model yang diikuti oleh daerah-daerah lain. Keberhasilan proyek strategis nasional sangat bergantung pada seberapa kooperatif pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem industri yang sehat dan kompetitif.
Jika permasalahan regulasi daerah ini dapat segera diatasi, maka kepercayaan investor akan kembali meningkat, proyek-proyek yang sempat tertunda dapat segera berjalan, dan roda manufaktur nasional dapat berputar lebih kencang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kesimpulan
Keluhan HKI kepada Menteri Perindustrian mengenai hambatan regulasi di tingkat daerah mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah yang menghambat laju industri nasional. Masalah tata ruang, perizinan yang berbelit, dan ketidakpastian aturan daerah menjadi faktor utama mandeknya proyek investasi. Diperlukan langkah tegas melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar-kementerian, dan pengawasan ketat terhadap implementasi kebijakan di daerah agar iklim investasi di sektor manufaktur tetap terjaga dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara optimal.
