Harapan Pengusaha kepada Pemerintah
Menutup pernyataannya, para pelaku usaha pelayaran berharap Kementerian Perhubungan dan otoritas terkait tidak hanya fokus pada pengadaan armada, tetapi juga memberikan perhatian serius pada pembangunan fasilitas di darat (pelabuhan). Mereka meminta adanya peta jalan (roadmap) yang jelas mengenai percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan di seluruh Indonesia.
Harapan para pengusaha meliputi beberapa poin kebijakan berikut:
Sinkronisasi Kebijakan: Adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan akses jalan menuju pelabuhan agar tidak terjadi kemacetan di gerbang pelabuhan.
Peningkatan Pengawasan: Penguatan fungsi pengawasan terhadap standar keselamatan baik pada kapal maupun pada fasilitas pelabuhan secara berkala.
Pemerataan Pembangunan: Memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi juga menyentuh pelabuhan-pelabuhan strategis di wilayah Indonesia Timur untuk mendukung konektivitas nasional.
Implementasi Smart Port: Mendorong transformasi pelabuhan konvensional menjadi smart port yang berbasis teknologi informasi untuk mempermudah monitoring arus barang dan penumpang.
Kesimpulan
Penguatan infrastruktur pelabuhan dan peningkatan standar keselamatan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keselamatan jiwa warga negaranya. Ketidaksiapan infrastruktur tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi melalui tingginya biaya logistik, tetapi juga menempatkan keselamatan penumpang dalam risiko yang tinggi.
Sinergi antara pemerintah sebagai regulator dan pengusaha sebagai operator menjadi kunci utama. Dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang merata, modernisasi teknologi pelabuhan, dan pengawasan keselamatan yang ketat, Indonesia dapat mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia yang kuat, aman, dan efisien.
