Kebutuhan Operasional: Banyak kendaraan operasional di daerah, seperti motor angkut hasil bumi, yang mesinnya belum optimal jika menggunakan BBM dengan oktan tinggi.
Rendahnya Volume Penjualan: Tanpa produk subsidi, volume penjualan harian menjadi sangat rendah, sehingga sulit menutupi biaya operasional seperti listrik, gaji karyawan, dan pemeliharaan alat.
Ancaman Maraknya BBM Ilegal di Wilayah Blank Spot
Salah satu argumen terkuat yang diajukan oleh HPMPI adalah mengenai ketahanan energi dan keamanan distribusi. Selama ini, Pertashop diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran BBM ilegal atau "BBM oplosan" yang sering merajalela di daerah-daerah yang jauh dari SPBU resmi.
Namun, ketika Pertashop tidak diizinkan menjual Pertalite, masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain mencari sumber energi lain. Ironisnya, pilihan tersebut seringkali jatuh kepada pedagang BBM ilegal yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Hal ini justru menjauhkan tujuan pemerintah untuk menciptakan ekosistem energi yang tertib dan aman.
Jika pemerintah memberikan izin bagi Pertashop untuk menyalurkan Pertalite dengan sistem pengawasan yang ketat, maka secara otomatis pemerintah telah menutup pintu bagi para pemain ilegal. Pertashop dapat menjadi instrumen resmi pemerintah untuk memastikan bahwa energi bersubsidi sampai ke tangan yang berhak melalui jalur yang legal, aman, dan terpantau secara digital.
Risiko Keamanan dan Kualitas di Lapangan
Keberadaan Pertashop yang resmi memberikan rasa aman bagi konsumen. Menggunakan Pertalite dari Pertashop jauh lebih baik daripada menggunakan BBM dari jerigen-jerigen tidak resmi di pinggir jalan. Dengan memperluas cakupan produk ke Pertalite, pemerintah secara tidak langsung melakukan mitigasi risiko terhadap kerusakan mesin kendaraan warga akibat penggunaan BBM ilegal yang tidak standar.
Tantangan Distribusi dan Mitigasi Penyalahgunaan Subsidi
Pemerintah melalui Pertamina tentu memiliki kekhawatiran yang valid terkait izin penjualan BBM bersubsidi di level Pertashop. Kekhawatiran utama terletak pada potensi penyalahgunaan subsidi (leakage) serta kompleksitas pengawasan distribusi agar tepat sasaran sesuai dengan mandat undang-undang.
Namun, HPMPI menilai bahwa tantangan pengawasan ini bukanlah alasan untuk menutup peluang ekspansi produk. Sebaliknya, teknologi digital saat ini sudah sangat mumpuni untuk melakukan monitoring secara real-time. Integrasi sistem pembayaran digital dan penggunaan QR Code (seperti MyPertamina) dapat diterapkan secara ketat di setiap unit Pertashop.
Beberapa langkah mitigasi yang bisa diambil untuk mengatasi kekhawatiran pemerintah meliputi:
