Kenaikan biaya logistik ini memiliki efek domino terhadap harga barang konsumsi di pasar. Mengingat sektor transportasi adalah tulang punggung distribusi barang pokok, lonjakan biaya logistik dapat memicu kenaikan harga barang di tingkat konsumen, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan angka inflasi nasional.
Kebutuhan akan Masa Transisi dan Sosialisasi yang Masif
Menanggapi hal tersebut, Aptrindo menyarankan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada target tahun 2027, tetapi juga fokus pada pembangunan infrastruktur pendukung dan regulasi yang berpihak pada keberlangsungan usaha. Masa transisi yang cukup sangat diperlukan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan manajemen armada dan skema bisnis mereka.
Sosialisasi yang menyentuh hingga ke tingkat operator kecil juga sangat penting. Banyak pengusaha truk skala menengah ke bawah yang belum sepenuhnya memahami detail teknis mengenai batas dimensi dan muatan yang sesuai dengan regulasi terbaru. Tanpa pemahaman yang merata, kebijakan ini hanya akan dianggap sebagai beban tambahan bagi pengusaha, bukan sebagai upaya peningkatan keselamatan jalan.
Harapan Pelaku Usaha: Teknologi dan Infrastruktur Terlebih Dahulu
Para pengusaha menginginkan pemerintah mengedepankan pendekatan berbasis teknologi (technology-driven enforcement) daripada pendekatan represif di lapangan. Penggunaan teknologi seperti Weight in Motion (WIM) yang terintegrasi dengan kamera pengawas (CCTV) dan sistem identifikasi kendaraan otomatis dianggap jauh lebih adil dan efisien.
Dengan teknologi tersebut, kendaraan yang melanggar dapat langsung terdeteksi secara sistematis tanpa harus menghentikan arus lalu lintas secara manual, yang selama ini sering kali menyebabkan kemacetan panjang di area jembatan timbang atau pintu tol. Namun, kembali lagi ke poin utama, teknologi ini tidak akan berguna jika tidak didukung oleh database kendaraan yang terintegrasi secara nasional.
Oleh karena itu, sinkronisasi data antara Kementerian Perhubungan, Polri, dan kementerian terkait lainnya harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintah sebelum tahun 2027 tiba. Pemerintah diharapkan dapat membangun ekosistem digital logistik yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
Kesimpulan
Kebijakan Zero ODOL memang merupakan langkah yang sangat baik untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan dan meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia. Namun, menetapkan target tahun 2027 tanpa kesiapan sistem pendataan yang terintegrasi adalah langkah yang berisiko tinggi.
Kendala utama berupa fragmentasi database kendaraan dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak efektif, potensi korupsi, hingga ketidakpastian bagi pelaku usaha. Selain itu, lonjakan biaya logistik akibat perubahan skema pengangkutan berpotensi menekan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga barang. Agar kebijakan ini sukses, pemerintah perlu memprioritaskan integrasi data digital, penyediaan teknologi pengawasan yang canggih, serta memberikan masa transisi yang cukup bagi industri untuk beradaptasi.
```
