Salah satu poin krusial dalam kasus ini adalah metode yang digunakan oleh para pelaku untuk menyamarkan identitas barang. Dalam dunia kepabeanan, modus "disassembly" atau pembongkaran komponen merupakan teknik klasik yang sering digunakan oleh para penyelundup untuk menghindari deteksi dini.
Dengan memisahkan antara rangka, mesin, dan komponen pendukung lainnya, para pelaku berharap petugas hanya akan melihat kiriman tersebut sebagai "suku cadang bekas" atau "onderdil" biasa, bukan sebagai satu unit kendaraan bermotor utuh. Hal ini bertujuan untuk:
Menghindari Tarif Bea Masuk yang Tinggi: Tarif impor untuk kendaraan bermotor utuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif impor suku cadang atau komponen tertentu.
Menghindari Regulasi Impor Kendaraan: Impor kendaraan bermotor di Indonesia memiliki aturan yang sangat ketat, termasuk persyaratan terkait usia kendaraan, sertifikasi, dan izin khusus lainnya. Dengan menyamarkannya sebagai komponen, mereka mencoba memotong jalur birokrasi tersebut.
Mempermudah Proses Pemindaian: Komponen-komponen yang terpisah cenderung lebih sulit dikenali sebagai satu kesatuan kendaraan bermotor saat melewati mesin X-ray pelabuhan jika tidak dilakukan pemeriksaan fisik secara detail.
Namun, kecanggihan teknologi pemindaian dan ketajaman analisis intelijen petugas Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mendeteksi adanya ketidaksesuaan antara dokumen manifes pengiriman dengan fisik barang yang ada di dalam kontainer.
Dampak Penyelundupan terhadap Ekonomi Negara
Tindakan penyelundupan barang mewah seperti Harley-Davidson bukan hanya sekadar pelanggaran hukum administratif, melainkan juga serangan terhadap stabilitas ekonomi negara. Ketika barang-barang ini masuk secara ilegal, terdapat kerugian besar yang dialami oleh pemerintah Indonesia.
Pertama, adalah hilangnya potensi pendapatan negara. Setiap barang impor yang masuk secara resmi wajib membayar Bea Masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor. Jika barang masuk secara gelap, maka seluruh pajak tersebut menguap begitu saja, padahal dana tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan nasional.
Kedua, penyelundupan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Para pelaku penyelundupan dapat menjual barang tersebut dengan harga yang jauh lebih murah karena tidak terbebani pajak. Hal ini merugikan importir resmi yang telah mematuhi seluruh aturan hukum, membayar pajak tepat waktu, dan memenuhi standar keselamatan serta lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah.
