Lantik Pejabat Baru DJP dan DJBC, Wamenkeu Suahasil Nazara: Integritas Adalah Harga Mati!
Menekankan profesionalisme dan penguatan pengawasan untuk menjaga kepercayaan publik serta stabilitas penerimaan negara.
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memberikan peringatan keras sekaligus arahan strategis kepada para pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam acara pelantikan yang berlangsung khidmat, Suahasil menegaskan bahwa jabatan yang kini diemban bukan sekadar rotasi struktural, melainkan amanah besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengelolaan penerimaan negara yang akuntabel.
Suahasil menekankan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke depan akan semakin kompleks. Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, peran DJP dan DJBC sebagai tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk tidak hanya fokus pada pencapaian target angka, tetapi juga pada kualitas proses dan integritas moral.
Integritas Sebagai Napas Utama Kinerja Birokrasi
Salah satu poin paling tajam yang disampaikan oleh Suahasil adalah mengenai pentingnya menjaga integritas. Mengingat DJP dan DJBC merupakan institusi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dunia usaha, risiko terhadap praktik penyimpangan selalu ada. Suahasil menegaskan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama yang harus mendarah daging dalam setiap tindakan pejabat.
Menurutnya, kepercayaan publik adalah aset yang paling mahal bagi Kementerian Keuangan. Sekali kepercayaan itu runtuh akibat tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab, maka upaya pemulihannya akan memakan waktu yang sangat lama dan biaya sosial yang tinggi. Ia meminta para pejabat baru untuk menjadi garda terdepan dalam membangun budaya kerja yang bersih dan transparan.
Beberapa poin penting terkait integritas yang ditekankan antara lain:
Keteladanan Pemimpin: Pejabat baru harus mampu menjadi role model bagi bawahannya dalam hal kedisiplinan dan kejujuran.
Penguatan Pengawasan Internal: Memaksimalkan fungsi kontrol di setiap level untuk menutup celah praktik gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang.
Transparansi Pelayanan: Memastikan setiap proses administrasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Fokus Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Beralih ke sektor perpajakan, Suahasil memberikan perhatian khusus pada transformasi digital yang sedang dijalankan oleh DJP. Dengan implementasi sistem inti perpajakan (Core Tax System) yang sedang berjalan, DJP dituntut untuk mampu memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan akurat kepada wajib pajak.
Peningkatan rasio pajak (tax ratio) tetap menjadi target jangka panjang yang harus dikejar. Namun, Suahasil mengingatkan bahwa mengejar target tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang represif atau intimidatif. Sebaliknya, DJP harus memperkuat fungsi edukasi dan persuasif agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tumbuh secara organik karena mereka merasakan manfaat langsung dari pembangunan negara.
Dalam konteks DJP, arah kebijakan kedepan mencakup:
Modernisasi Sistem: Mempercepat integrasi data untuk meminimalisir kesalahan manusia dan meningkatkan kepatuhan sukarela.
Perluasan Basis Pajak: Mengidentifikasi potensi pajak baru dari sektor-sektor ekonomi digital yang sedang berkembang pesat.
Kualitas Pelayanan: Mengubah stigma birokrasi yang kaku menjadi layanan yang ramah, responsif, dan berbasis teknologi.
Tantangan Besar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Sementara itu, bagi para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Suahasil memberikan mandat untuk menyeimbangkan dua fungsi utama: trade facilitator (fasilitator perdagangan) dan community protector (pelindung masyarakat).
Sebagai fasilitator, DJBC harus memastikan bahwa arus barang ekspor dan impor berjalan lancar guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri nasional. Namun, di sisi lain, fungsi perlindungan terhadap masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal, narkotika, dan barang berbahaya lainnya tidak boleh kendor sedikit pun. Ketegasan dalam pengawasan di pintu-pintu masuk negara adalah harga mati.
Suahasil juga menyoroti pentingnya pengawasan pada sektor cukai, terutama terkait pengendalian konsumsi barang-barang yang memiliki dampak sosial dan kesehatan, seperti produk tembakau dan produk lainnya yang akan dikenakan cukai. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah peredaran barang kena cukai ilegal yang dapat merugikan penerimaan negara secara signifikan.
Menghadapi Era Transformasi Digital dan Ekonomi Global
Selain masalah integritas dan teknis operasional, Suahasil juga mengingatkan bahwa para pejabat baru harus memiliki literasi digital yang tinggi. Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan di tengah perubahan zaman. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan pengolahan data besar (Big Data) akan menjadi instrumen utama dalam mendeteksi ketidakpatuhan pajak maupun penyelundupan barang.
Dinamika geopolitik dunia yang tidak menentu juga turut memberikan tekanan pada stabilitas fiskal domestik. Perubahan rantai pasok global, fluktuasi harga komoditas, dan ketegangan perdagangan antarnegara menuntut pejabat Kemenkeu untuk selalu sigap, adaptif, dan mampu melakukan analisis risiko yang tajam. Mereka diharapkan tidak hanya bekerja secara rutinitas, tetapi mampu memberikan masukan strategis berbasis data kepada pimpinan.
Dengan rotasi dan pelantikan ini, Kementerian Keuangan berharap adanya penyegaran energi dan perspektif baru dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu membawa semangat perubahan yang positif dan mampu menjalankan peran mereka dengan penuh dedikasi tinggi.
Kesimpulan
Pelantikan pejabat baru di lingkungan DJP dan DJBC merupakan langkah strategis Kementerian Keuangan dalam memperkuat fondasi fiskal negara. Pesan tegas dari Wamenkeu Suahasil Nazara menekankan bahwa profesionalisme dan integritas adalah dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan dalam mengelola penerimaan negara tidak hanya diukur dari tercapainya target angka di atas kertas, tetapi juga dari sejauh mana institusi mampu menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang bersih, modern, dan transparan. Di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, para pejabat ini memikul tanggung jawab besar untuk memastikan APBN tetap kuat demi mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.
