Stabilitas Inflasi: Menjaga agar tingkat inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan guna melindungi daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah.
Ketahanan Sektor Riil: Memastikan bahwa kebijakan moneter dan fiskal mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil.
Penguatan Basis Data Ekonomi: Memperkuat sistem informasi dan data guna pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat di masa mendatang.
Peran Penting OJK dan LPS dalam Ekosistem Keuangan
Selain Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, peran OJK dan LPS juga ditegaskan dalam rapat tersebut. OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan berjalan secara ketat, sehingga risiko-risiko mikroprudensial dapat dideteksi sedini mungkin. Sementara itu, LPS memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap tinggi melalui jaminan simpanan yang andal.
Integrasi antara kebijakan makroprudensial (BI), kebijakan fiskal (Kemenkeu), pengawasan mikroprudensial (OJK), dan penjaminan (LPS) merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Destry menegaskan bahwa kolaborasi ini akan terus diperkuat untuk menghadapi skenario ekonomi terburuk sekalipun.
Kesimpulan
Rapat KSSK yang dipaparkan oleh Destry Damayanti pasca-pertemuan dengan Prabowo Subianto menunjukkan bahwa pemerintah dan otoritas moneter berada dalam satu frekuensi yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Fokus pada sinergi kebijakan fiskal-moneter, mitigasi risiko global, dan penguatan sistem keuangan di masa transisi kepemimpinan menjadi kunci utama untuk memastikan Indonesia tetap tumbuh secara stabil dan tangguh. Dengan koordinasi yang solid antar lembaga, risiko ketidakpastian ekonomi dapat diminimalisir, memberikan rasa aman bagi investor, dan yang paling penting, menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat luas.
```
