Menuju Solusi: Bukan Sekadar Penggusuran
Pemerintah dan pemangku kebijakan tidak bisa lagi hanya menggunakan pendekatan "pembersihan" atau penggusuran sebagai solusi tunggal. Cara-cara konvensional yang hanya memindahkan orang tanpa memberikan solusi hunian yang layak seringkali justru memindahkan masalah ke wilayah lain.
Diperlukan pendekatan integratif dalam penataan kota, yang meliputi:
Rejuvenasi Kawasan: Melakukan penataan kawasan kumuh (slum upgrading) tanpa harus mencabut akar sosial masyarakatnya, misalnya dengan memperbaiki sanitasi dan akses jalan.
Penyediaan Hunian Terjangkau (Affordable Housing): Memperbanyak pembangunan hunian vertikal di pusat kota yang memang diperuntukkan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Legalitas dan Keamanan Hunian: Memberikan kepastian hukum atau skema sewa jangka panjang yang adil agar warga merasa aman untuk menata lingkungan mereka secara mandiri.
Integrasi Ekonomi: Memastikan bahwa penataan kota juga mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian warga lokal agar mereka tidak kehilangan akses ekonomi setelah penataan dilakukan.
Jakarta membutuhkan visi pembangunan yang inklusif. Sebuah kota yang tidak hanya diukur dari tinggi gedung-gedungnya, tetapi juga dari seberapa layak rakyatnya bisa berteduh dan seberapa kecil jarak antara yang kaya dan yang miskin dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar.
Kesimpulan
Potret pemukiman semi permanen di tengah gemerlap Jakarta adalah cermin dari realitas pahit pembangunan yang belum sepenuhnya merata. Kontras antara gedung pencakar langit dan hunian reyot bukan sekadar masalah pemandangan mata, melainkan indikator kuat adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang harus segera diselesaikan. Penataan kota ke depan harus bergeser dari sekadar pembangunan fisik menuju pembangunan manusia yang inklusif, memastikan bahwa kemajuan ibu kota dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh mereka yang mampu membeli kemewahan di atas awan.
```
