Orientasi Kesejahteraan Rakyat: Setiap kebijakan yang diambil oleh BUMN harus bermuara pada peningkatan ekonomi nasional dan layanan publik yang berkualitas.
Rencana Evaluasi Total Kinerja 30 Tahun Terakhir
Tak hanya sekadar memberikan peringatan verbal, Presiden Prabowo telah menyiapkan langkah konkret yang sangat drastis. Ia berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMN dalam rentang waktu tiga dekade terakhir. Langkah ini diambil untuk membedah secara mendalam mana BUMN yang benar-benar berkontribusi bagi negara dan mana yang justru menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Evaluasi 30 tahun ini bukan tanpa alasan. Periode tersebut mencakup berbagai transisi kepemimpinan dan perubahan kebijakan ekonomi di Indonesia. Dengan melakukan audit dan evaluasi historis, pemerintah ingin melihat pola-pola penyimpangan yang mungkin telah terjadi secara sistemik dan berulang selama puluhan tahun.
Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi "perusahaan zombie" atau BUMN yang terus-menerus disuntik dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tanpa memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Jika sebuah BUMN terbukti hanya menjadi beban negara tanpa prospek keberlanjutan yang jelas, maka langkah restrukturisasi hingga pembubaran akan menjadi pilihan yang masuk akal.
Wacana Pembentukan Pengadilan Khusus BUMN
Salah satu poin paling mengejutkan dalam arah kebijakan Presiden Prabowo adalah wacana pembentukan pengadilan khusus untuk menangani masalah-masalah di tubuh BUMN. Hal ini mencakup evaluasi kinerja yang berkaitan dengan kerugian negara akibat salah urus (mismanagement) maupun tindakan koruptif.
Pembentukan mekanisme hukum khusus ini bertujuan untuk mempercepat proses penegakan hukum dan memberikan efek jera yang maksimal. Selama ini, banyak kasus yang menjerat pengelola BUMN mengalami proses hukum yang berlarut-larut atau seringkali dianggap hanya sebagai masalah administratif, padahal kerugian yang ditimbulkan sangat masif bagi keuangan negara.
Dengan adanya pengadilan atau mekanisme evaluasi khusus ini, diharapkan:
