```html
Sentil Kinerja BUMN yang Dinilai 'Seenaknya', Presiden Prabowo Berencana Usut Direksi Hingga 30 Tahun ke Belakang
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pernyataan terbarunya, Presiden menyoroti adanya indikasi manajemen perusahaan plat merah yang bekerja tanpa arah yang jelas atau cenderung "seenaknya". Tak hanya sekadar memberi teguran, Prabowo bahkan melontarkan pernyataan mengejutkan terkait rencana audit mendalam yang menyasar masa lalu manajemen BUMN.
Presiden menekankan bahwa BUMN bukan sekadar entitas bisnis biasa, melainkan pilar ekonomi negara yang memegang mandat untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan langkah korporasi yang diambil oleh para direksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan berorientasi pada kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Sorotan Tajam terhadap Manajemen BUMN yang Tidak Profesional
Kritik pedas Presiden Prabowo muncul menyusul adanya persepsi bahwa beberapa BUMN masih beroperasi dengan pola manajemen yang tidak efisien dan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Istilah "bekerja seenaknya" yang dilontarkan Presiden merujuk pada pengambilan keputusan yang tidak berbasis data, kurangnya koordinasi antar-lembaga, hingga adanya inefisiensi anggaran yang masif.
Menurut Presiden, BUMN seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh. Namun, jika pengelolaan aset negara yang begitu besar justru dilakukan tanpa pengawasan ketat dan standar profesionalisme yang tinggi, maka hal tersebut justru akan menjadi beban bagi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Prabowo ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan negara ke dalam BUMN harus kembali dalam bentuk keuntungan yang nyata bagi negara dan pelayanan publik yang optimal.
Beberapa poin utama yang menjadi perhatian Presiden dalam manajemen BUMN saat ini meliputi:
Inefisiensi Operasional: Adanya tumpang tindih fungsi antar-perusahaan BUMN yang mengakibatkan pemborosan sumber daya.
Lemahnya Akuntabilitas: Pengambilan keputusan strategis yang sering kali tidak melalui kajian risiko yang mendalam.
Budaya Kerja yang Stagnan: Kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar global yang cepat.
