Puan Maharani Beri Catatan Keras: Anggaran Mitigasi Bencana Presiden Prabowo Harus Berdampak Nyata
Menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan alokasi dana kebencanaan, Ketua DPR RI menekankan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas di lapangan agar tidak sekadar menjadi pemborosan anggaran.
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah alokasi anggaran mitigasi bencana di Indonesia mendapatkan respons serius dari parlemen. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, memberikan catatan penting terkait kebijakan strategis tersebut. Menurutnya, meskipun penambahan anggaran merupakan langkah yang positif, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak nyata dalam mengurangi risiko bencana bagi masyarakat.
Indonesia, yang secara geografis terletak di wilayah Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, secara berkelanjutan menghadapi ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Dalam konteks ini, penguatan mitigasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan bagi negara untuk melindungi keselamatan warga negaranya.
Efektivitas Anggaran: Bukan Sekadar Penambahan Angka
Puan Maharani menekankan bahwa fokus utama dari penambahan anggaran ini seharusnya bukan pada besaran nominalnya, melainkan pada efektivitas penggunaannya. Ia menggarisbawahi bahwa peningkatan dana harus berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan deteksi dini, kesiapsiagaan masyarakat, dan ketangguhan infrastruktur di daerah-daerah rawan bencana.
Dalam berbagai kesempatan, Puan seringkali mengingatkan bahwa kebijakan fiskal yang berkaitan dengan keselamatan publik harus diprioritaskan secara matang. Ia mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya terjebak dalam pola "penanganan pascabencana" yang bersifat reaktif, tetapi harus lebih kuat pada aspek "mitigasi" yang bersifat preventif.
“Manfaatnya harus lebih baik. Kita tidak ingin anggaran yang besar hanya habis untuk urusan administratif atau birokrasi saja, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di zona merah bencana,” tegas Puan dalam konteks pengawasan anggaran negara.
Pentingnya Transformasi Mitigasi dari Reaktif ke Preventif
Selama ini, Indonesia seringkali terjebak dalam siklus penanganan bencana yang bersifat darurat. Ketika bencana terjadi, anggaran besar dialokasikan untuk bantuan logistik, pengungsian, dan rekonstruksi. Namun, beban ekonomi yang timbul akibat kerusakan infrastruktur dan hilangnya nyawa manusia seringkali jauh lebih besar daripada biaya jika kita melakukan mitigasi sejak dini.
Puan Maharani dan banyak pengamat kebijakan publik mendorong agar anggaran tambahan yang direncanakan oleh Presiden Prabowo diarahkan pada beberapa sektor kunci mitigasi, antara lain:
