Penguatan Teknologi Deteksi Dini (Early Warning System): Investasi pada alat sensor gempa, tsunami, dan sistem peringatan banjir yang lebih akurat dan terintegrasi di seluruh pelosok negeri.
Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana: Pembangunan tanggul, bendungan, serta perbaikan kualitas bangunan publik agar memiliki standar ketahanan gempa yang tinggi.
Edukasi dan Literasi Bencana: Sosialisasi masif kepada masyarakat agar memiliki budaya sadar bencana, termasuk simulasi rutin di sekolah-sekolah dan lingkungan pemukiman.
Pemetaan Risiko Berbasis Data: Pemutakhiran data spasial mengenai wilayah rawan bencana untuk memastikan tata ruang kota tidak melanggar zona aman.
Tantangan Akuntabilitas dan Transparansi di Tengah Risiko Korupsi
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian DPR adalah masalah transparansi. Sektor kebencanaan seringkali menjadi celah yang rentan terhadap praktik korupsi, baik dalam pengadaan barang maupun dalam penyaluran bantuan. Dengan bertambahnya anggaran mitigasi, pengawasan harus diperketat agar dana tersebut tepat sasaran.
Puan Maharani menekankan bahwa DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah, termasuk penambahan anggaran ini, dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Ia menginginkan adanya mekanisme audit yang ketat, tidak hanya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga pengawasan langsung dari komisi terkait di DPR.
Pemerintah diharapkan dapat membangun sistem pelaporan digital yang dapat diakses publik, sehingga masyarakat dapat melihat sejauh mana anggaran mitigasi telah diimplementasikan di daerah mereka. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap manajemen bencana nasional.
Sinergi Pusat dan Daerah sebagai Kunci Keberhasilan
Masalah mitigasi bencana di Indonesia juga kerap terkendala oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seringkali, kebijakan mitigasi yang dirancang di Jakarta tidak sejalan dengan implementasi di lapangan karena keterbatasan kapasitas fiskal maupun teknis di tingkat kabupaten/kota.
Oleh karena itu, penambahan anggaran yang direncanakan Presiden Prabowo harus menyentuh level akar rumput. Dana tersebut tidak boleh berhenti di tingkat kementerian saja, melainkan harus terdistribusi secara efektif ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menjadi garda terdepan saat bencana terjadi.
