Verifikasi Data Deklarasi: Mencocokkan data aset yang dilaporkan saat program tax amnesty dengan realitas aliran dana yang tercatat di sistem perbankan.
Analisis Profil Risiko: Mengidentifikasi peserta yang menunjukkan pola transaksi tidak wajar yang mengindikasikan aset mereka masih tertahan di luar negeri.
Penegakan Sanksi: Menyiapkan tindakan hukum atau administrasi bagi mereka yang terbukti melakukan manipulasi data atau gagal memenuhi kewajiban repatriasi.
Urgensi Repatriasi bagi Stabilitas APBN
Keputusan untuk memperketat pengawasan ini diambil di tengah kondisi ekonomi yang menuntut penguatan basis pendapatan negara. Repatriasi aset bukan hanya soal penambahan saldo di kas negara, tetapi juga tentang mengembalikan modal yang selama ini "lari" ke luar negeri agar bisa berputar di dalam ekosistem ekonomi domestik.
Aset yang direpatriasi akan memberikan dampak domino yang positif, di antaranya:
Pertama, meningkatkan cadangan devisa negara yang sangat krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Kedua, menyediakan likuiditas bagi perbankan nasional yang pada gilirannya dapat menurunkan suku bunga kredit dan mendorong investasi. Ketiga, memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional dan menekan defisit anggaran.
Mengingat kondisi APBN yang sedang menghadapi tantangan defisit yang cukup signifikan, penguatan penerimaan dari sektor pajak melalui penertiban aset-aset ini menjadi prioritas utama dalam kebijakan fiskal jangka pendek maupun menengah.
Tantangan dalam Pelacakan Aset Offshore
