Dengan data desil yang lebih tajam, pemerintah tidak lagi menggunakan metode "pukul rata" dalam memberikan subsidi, melainkan bisa melakukan pendekatan yang lebih mikro dan spesifik sesuai kebutuhan kelompok masyarakat tersebut.
Transformasi Menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Pilar utama dari proyek besar ini adalah pembentukan dan penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selama ini, data sosial di Indonesia bersifat terfragmentasi atau terpecah-pecah di berbagai kementerian. Kementerian Sosial memiliki datanya sendiri, Kementerian Kesehatan memiliki datanya sendiri, dan begitu pula dengan lembaga lainnya.
Fragmentasi data ini sering kali menyebabkan ego sektoral dan tumpang tindih kebijakan. DTSEN hadir sebagai solusi integrasi, di mana BPS berperan sebagai integrator utama yang menyediakan standar data tunggal yang valid bagi seluruh instansi pemerintah.
Langkah-langkah Strategis Penggunaan Anggaran Rp7 Triliun
Anggaran jumbo tersebut direncanakan akan dialokasikan ke dalam beberapa sektor kunci untuk memastikan transformasi data berjalan optimal. Beberapa poin utama penggunaan dana tersebut meliputi:
Modernisasi Infrastruktur Teknologi Informasi: Membangun sistem basis data berbasis cloud yang mampu mengolah big data secara real-time.
Digitalisasi Pendataan Lapangan: Mengganti metode survei konvensional dengan aplikasi berbasis geospasial yang memungkinkan verifikasi data secara langsung di lokasi (on-the-spot verification).
Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan intensif bagi petugas pendata di lapangan agar memiliki standar kompetensi yang tinggi dalam melakukan wawancara dan validasi data.
Integrasi Data Lintas Sektoral: Membangun sistem API (Application Programming Interface) yang memungkinkan pertukaran data secara aman dan cepat antar kementerian dan lembaga.
Pemutakhiran Berkala: Memastikan bahwa data tidak hanya diambil sekali dalam beberapa tahun, tetapi memiliki mekanisme pemutakhiran yang lebih dinamis.
Dampak Ekonomi dan Efisiensi Fiskal Jangka Panjang
