Transparansi Publik: Memudahkan masyarakat dan lembaga pengawas (seperti BPK) dalam memantau efektivitas penggunaan dana MBG secara spesifik.
Akuntabilitas Program: Memastikan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis dapat diukur secara independen tanpa tercampur dengan capaian sektor pendidikan nasional.
Menjaga Mandat Konstitusi 20 Persen untuk Pendidikan
Salah satu kekhawatiran terbesar muncul ketika program-program populis skala besar mulai masuk ke dalam postur APBN. Ada risiko bahwa dana yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan sarana sekolah atau gaji pendidik justru terserap untuk kebutuhan logistik program bantuan sosial lainnya.
Purbaya menegaskan bahwa sektor pendidikan adalah pilar jangka panjang bangsa. Oleh karena itu, pemisahan anggaran ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan upaya menjaga marwah konstitusi. "Kami tidak ingin program baik seperti Makan Bergizi Gratis justru menjadi beban bagi sektor pendidikan. Keduanya memiliki tujuan yang sama-sama mulia, namun memiliki mekanisme pendanaan dan struktur manajemen yang berbeda," ungkapnya.
Secara teknis, program MBG akan dikelola dengan skema yang lebih fleksibel namun tetap terkontrol, berbeda dengan anggaran pendidikan yang bersifat wajib dan memiliki aturan penggunaan yang sangat ketat berdasarkan undang-undang.
Strategi Pengalokasian Dana MBG
Meskipun dipisahkan dari anggaran pendidikan, pemerintah tetap harus menyiapkan sumber pendanaan yang kuat agar program MBG dapat berjalan berkelanjutan. Beberapa strategi yang sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan antara lain:
