Mengendalikan Inflasi: Defisit yang terlalu besar seringkali berujung pada penambahan jumlah uang beredar yang berlebihan, yang dapat memicu kenaikan harga barang secara umum atau inflasi.
Stabilitas Nilai Tukar: Dengan disiplin fiskal yang kuat, tekanan terhadap mata uang Rupiah dapat diminimalisir karena risiko gagal bayar atau risiko fiskal yang rendah.
Keberlanjutan Utang (Debt Sustainability): Membatasi defisit berarti mengontrol laju penambahan utang baru, sehingga beban bunga utang di masa depan tidak akan membebani APBN secara berlebihan.
Tantangan Belanja Negara di Tengah Ketidakpastian Global
Meskipun berkomitmen pada batas 3 persen, Purbaya mengakui bahwa pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola belanja negara. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk mengakomodasi berbagai program strategis nasional, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur konektivitas, hingga penguatan jaring pengaman sosial.
Di sisi lain, kondisi geopolitik global yang tidak menentu, ketegangan di Timur Tengah, serta fluktuasi harga komoditas energi dan pangan memberikan tekanan tambahan terhadap penerimaan negara. Hal ini menuntut pemerintah untuk bekerja lebih ekstra dalam mengoptimalkan pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan, tanpa mengganggu iklim investasi.
“Kita harus tetap kreatif dalam mengelola belanja. Fokus kita adalah belanja berkualitas (quality spending). Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus memiliki dampak multiplier yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap dalam koridor defisit yang sehat,” tambah Purbaya.
Dampak Jika Batas Defisit Dihapus
Para analis ekonomi memperingatkan bahwa jika pemerintah benar-benar menghapus batas defisit 3 persen, Indonesia bisa menghadapi risiko sistemik. Tanpa "jangkar" fiskal yang jelas, pemerintah mungkin akan terjebak dalam pola belanja yang reaktif dan tidak terencana secara jangka panjang.
Beberapa risiko yang mungkin muncul meliputi:
