Penurunan Credit Rating: Lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's, S&P, dan Fitch dapat menurunkan peringkat kredit Indonesia, yang akan mengakibatkan biaya pinjaman (yield) negara menjadi lebih mahal.
Capital Outflow: Ketidakpastian fiskal dapat memicu keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik secara masif, yang akan menekan nilai tukar Rupiah.
Beban Bunga Utang yang Membengkak: Defisit yang terus meningkat akan memaksa pemerintah menerbitkan lebih banyak surat utang, di mana sebagian besar pendapatan negara nantinya hanya akan habis untuk membayar bunga utang.
Komitmen Pemerintah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Menanggapi kekhawatiran publik, Kementerian Keuangan berjanji akan terus mengedepankan transparansi dalam setiap penyusunan anggaran. Setiap kebijakan belanja akan melalui kajian mendalam untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah juga terus melakukan digitalisasi sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan negara untuk menekan kebocoran anggaran.
Purbaya menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian fiskal. Pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak meninggalkan beban finansial yang berat bagi generasi mendatang.
Dengan penegasan ini, diharapkan pasar keuangan dan pelaku ekonomi dapat kembali memiliki kepastian hukum dan arah kebijakan fiskal yang jelas, sehingga roda ekonomi nasional dapat terus bergerak stabil di tengah tantangan global yang kian kompleks.
Kesimpulan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan kepastian bahwa pemerintah tidak akan menghapus batas defisit APBN sebesar 3 persen dari PDB. Komitmen ini merupakan langkah strategis untuk menjaga disiplin fiskal, mempertahankan kepercayaan investor internasional, dan memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan belanja negara dan ketidakpastian ekonomi global, pemerintah akan tetap fokus pada belanja berkualitas guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif tanpa mengorbankan kesehatan keuangan negara.
