Edukasi Masyarakat: Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perusahaan pemegang konsesi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Pembangunan Sekat Kanal: Memastikan kanal-kanal di lahan gambut berfungsi untuk menjaga tinggi muka air tanah agar lahan tetap lembap.
Penguatan Satgas Karhutla: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat setempat.
Dampak Sosial dan Ekonomi Karhutla
Pentingnya penambahan anggaran ini juga didasari oleh besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan jika karhutla tidak tertangani dengan cepat. Dampak tersebut tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga merambah ke aspek ekonomi dan kesehatan publik secara masif.
Secara kesehatan, kabut asap akibat karhutla menyebabkan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Hal ini meningkatkan beban biaya kesehatan nasional.
Dari sisi ekonomi, kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan bahkan hingga ke negara tetangga dapat mengganggu aktivitas transportasi udara, menurunkan produktivitas kerja, serta merusak ekosistem yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Oleh karena itu, investasi pada anggaran penanganan karhutla sebenarnya merupakan upaya untuk mencegah kerugian ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan.
Kesimpulan
Kesiapan pemerintah dalam menyediakan tambahan anggaran bagi BNPB merupakan langkah strategis dalam menghadapi ancaman tahunan karhutla di Kalimantan. Dengan alokasi awal sebesar Rp 5 triliun dan komitmen untuk menambah dana jika diperlukan, pemerintah berupaya memastikan bahwa penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Fokus pada fleksibilitas anggaran diharapkan dapat mengatasi kendala operasional di lapangan, terutama dalam penggunaan teknologi pemadaman udara dan mobilisasi personel, demi melindungi masyarakat serta lingkungan dari dampak buruk kebakaran hutan dan lahan.
