Akuntabilitas Publik: Mempermudah pengawasan dan audit terhadap penggunaan dana program MBG agar tidak tercampur dengan dana pendidikan yang memiliki mekanisme audit berbeda.
Presisi Target Sasaran: Memastikan bahwa kebijakan fiskal untuk kesehatan (melalui gizi) dan kebijakan untuk pendidikan dapat diukur efektivitasnya secara independen.
Mitigasi Risiko Defisit: Mencegah terjadinya ketimpangan anggaran di sektor pendidikan akibat beban belanja program sosial yang sangat besar.
Tantangan Fiskal dan Transisi Menuju 2028
Menentukan tahun 2028 sebagai target implementasi pemisahan anggaran bukanlah tanpa alasan. Menkeu Purbaya mengakui bahwa mengubah struktur APBN yang sudah direncanakan secara multi-tahun (multi-years planning) memerlukan ketelitian tinggi agar tidak mengguncang stabilitas ekonomi nasional.
Saat ini, pemerintah masih dalam tahap sinkronisasi antara rencana jangka menengah nasional dengan realisasi belanja di lapangan. Proses transisi ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hingga Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.
Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa ketersediaan dana untuk MBG tidak membebani defisit APBN secara berlebihan. Mengingat program ini memerlukan dana yang sangat besar untuk menjangkau seluruh pelosok negeri, pemerintah harus mencari skema pembiayaan yang kreatif dan berkelanjutan tanpa harus mengorbankan belanja modal lainnya.
Strategi Kementerian Keuangan dalam Mengelola Transisi
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan telah menyiapkan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan dalam kurun waktu empat tahun ke depan:
Penyusunan Roadmap Anggaran: Membuat peta jalan yang jelas mengenai bagaimana alokasi dana MBG akan dialihkan dari pos pendidikan ke pos kesejahteraan sosial secara bertahap.
Optimalisasi Pendapatan Negara: Memperkuat basis penerimaan negara melalui reformasi perpajakan agar ruang fiskal untuk program MBG tetap terjaga.
