Skandal OTT KPK di Unsoed: Didik Rachbini Sebut Jalur Mandiri Kampus Rawan Manipulasi
Soroti Kasus Korupsi di Unsoed, Pakar Pendidikan Tekankan Urgensi Reformasi Total Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa Baru
Dunia pendidikan tinggi Indonesia kembali diguncang oleh kabar miring yang mencoreng marwah institusi akademik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan petinggi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), yakni Rektor dan Wakil Rektor. Kasus ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama terkait dugaan praktik lancung dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Kasus ini menjadi bola salju yang tidak hanya menyeret nama baik universitas, tetapi juga menyoroti kelemahan sistemik dalam mekanisme penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri. Banyak pihak menilai bahwa celah korupsi di perguruan tinggi negeri (PTN) sering kali bersembunyi di balik fleksibilitas jalur mandiri yang memiliki kewenangan penuh di tangan pihak kampus.
Kritik Tajam Didik Rachbini: Jalur Mandiri Adalah Titik Lemah
Menanggapi kasus OTT yang menimpa petinggi Unsoed, ekonom sekaligus pengamat pendidikan, Didik Rachbini, memberikan pernyataan tegas. Menurutnya, insiden ini bukanlah kejadian pertama yang menempatkan institusi pendidikan dalam pusaran kasus korupsi. Didik melihat adanya pola yang berulang, di mana jalur mandiri menjadi area "abu-abu" yang sangat rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Didik menegaskan bahwa mekanisme jalur mandiri saat ini memiliki tingkat kerawanan manipulasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh besarnya diskresi atau kewenangan yang dimiliki oleh pengelola perguruan tinggi dalam menentukan kelulusan peserta, yang sering kali tidak dibarengi dengan transparansi dan pengawasan yang ketat.
"Jalur mandiri rawan diselewengkan dan dimanipulasi. Oleh karena itu, ke depan, jalur mandiri perlu dihentikan atau setidaknya ditransformasikan dengan tata kelola yang jauh lebih baik dan transparan," ujar Didik Rachbini menanggapi polemik tersebut.
Ia menambahkan bahwa jika pola yang sama terus dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan integritas perguruan tinggi negeri akan terus merosot. Mahasiswa yang seharusnya masuk ke kampus berdasarkan prestasi, justru terancam tergantikan oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial untuk melakukan praktik suap.
Mengapa Jalur Mandiri Menjadi Celah Korupsi?