Dukungan DPR: Sinkronisasi dengan Kebijakan Hilirisasi
Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyambut positif rencana pembentukan bursa mineral ini. Dalam berbagai kesempatan, anggota DPR menyatakan bahwa langkah ini merupakan pendukung utama dari kebijakan hilirisasi industri yang selama ini digaungkan oleh pemerintah. Menurut DPR, hilirisasi tidak akan mencapai potensi maksimalnya jika harga komoditas yang menjadi bahan baku industri hilir masih sangat bergantung pada pasar luar negeri.
DPR menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi bursa ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi. Mereka juga mendorong agar pembentukan bursa ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas pertambangan yang mendasari ketersediaan komoditas tersebut.
Mengawal Transparansi dan Kesejahteraan Nasional
Anggota DPR juga mengingatkan bahwa pembentukan bursa mineral harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perdagangan komoditasnya sendiri. Diperlukan talenta-talenta lokal yang ahli dalam bidang manajemen risiko, analisis pasar komoditas, hingga teknologi finansial untuk mengoperasikan bursa tersebut secara profesional.
Selain itu, DPR meminta pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan bursa ini tidak menciptakan hambatan baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor pertambangan. Prinsip keadilan dalam akses pasar harus dijunjung tinggi, sehingga bursa mineral ini dapat menjadi inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah penghasil mineral di Indonesia.
Mengapa Bursa Mineral Sangat Penting bagi Indonesia?
Pentingnya bursa mineral ini dapat dilihat dari beberapa dimensi strategis yang akan mengubah wajah ekonomi Indonesia di masa depan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa bursa ini menjadi kebutuhan mendesak:
Kedaulatan Harga (Price Discovery): Indonesia dapat memiliki kendali lebih besar dalam menentukan harga pasar domestik berdasarkan kondisi riil suplai dan permintaan di dalam negeri, sehingga mengurangi dampak negatif fluktuasi pasar global.
Transparansi dan Akuntabilitas: Semua transaksi dilakukan melalui platform resmi yang terpantau, sehingga meminimalkan praktik perdagangan gelap atau transaksi di bawah tangan yang merugikan negara.
