Prabowo Bantah Narasi Negatif Rating Agency, S&P Justru Beri Sinyal Positif untuk DSI
Menepis Isu Penurunan Peringkat Kredit, Presiden Tegaskan Stabilitas Ekonomi Indonesia Tetap Kokoh di Mata Dunia
Jakarta – Dinamika ekonomi global seringkali membawa tekanan psikologis bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu instrumen yang paling berpengaruh dalam menentukan persepsi investor terhadap kesehatan fiskal sebuah negara adalah peringkat kredit atau credit rating. Belakangan ini, sempat berhembus narasi mengenai kekhawatiran penurunan peringkat kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional. Namun, Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi tegas untuk mematahkan ketakutan tersebut.
Dalam pernyataan terbarunya, Presiden Prabowo menekankan bahwa segala bentuk ancaman atau "ketakutan" yang dibangun oleh narasi penurunan peringkat kredit tidak terbukti di lapangan. Alih-alih mendapatkan tekanan negatif, Indonesia justru menunjukkan performa yang solid. Bahkan, Presiden menyoroti fakta menarik di mana lembaga pemeringkat global, Standard & Poor's (S&P), justru memberikan penilaian yang positif terhadap PT DSI, sebuah langkah yang dianggap sebagai sinyal kepercayaan terhadap stabilitas entitas strategis di dalam negeri.
Menjawab Tantangan dan Tekanan Lembaga Pemeringkat Internasional
Selama ini, hubungan antara pemerintah dan lembaga pemeringkat seperti S&P, Moody's, atau Fitch Ratings seringkali diwarnai dengan ketegangan. Lembaga-lembaga ini memiliki parameter yang sangat ketat dalam menilai kemampuan sebuah negara untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Bagi negara seperti Indonesia, perubahan satu tingkat saja dalam peringkat kredit dapat berdampak signifikan pada biaya utang negara (cost of fund) dan arus masuk investasi asing.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat ada upaya atau narasi yang seolah-olah "menakut-nakuti" pemerintah mengenai potensi penurunan peringkat. Narasi ini biasanya muncul di tengah ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, atau kebijakan fiskal yang dianggap agresif. Namun, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak gentar menghadapi tekanan tersebut karena pemerintah memiliki basis data dan fundamental ekonomi yang kuat.
Ketegasan Presiden ini mencerminkan sikap optimisme pemerintahan saat ini dalam menjaga kedaulatan ekonomi. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah bukan bertujuan untuk memuaskan selera sesaat para analis global, melainkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan fokus pada penguatan struktur ekonomi domestik, Indonesia secara tidak langsung telah membangun benteng pertahanan terhadap fluktuasi persepsi dari lembaga pemeringkat.
Sinyal Hijau dari S&P untuk PT DSI
