Ketahanan Konsumsi Domestik: Tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga memberikan kontribusi signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Kinerja Sektor Korporasi: Stabilitas laba sejumlah sektor industri utama membantu menjaga ritme setoran Pajak Penghasilan (PPh) badan.
Optimalisasi Administrasi: Implementasi teknologi informasi dalam sistem perpajakan memudahkan pengawasan dan penagihan secara lebih akurat.
Ekspor Komoditas: Meskipun harga komoditas fluktuatif, aktivitas perdagangan internasional tetap menyumbang pada penerimaan dari sektor terkait.
Kombinasi dari elemen-elemen di atas menciptakan fondasi yang kuat bagi kas negara. Kemenkeu menilai bahwa kemampuan negara dalam mengumpulkan pendapatan secara mandiri merupakan kunci utama dalam menjaga defisit anggaran tetap terkendali sesuai dengan mandat undang-undang.
Tantangan Menuju Akhir Tahun 2026
Kendati angka 59,8 persen terlihat menjanjikan, pemerintah tidak boleh berpuas diri. Sisa sekitar 40,2 persen dari target pajak harus dikejar dalam empat bulan tersisa. Tantangan yang membayangi di depan mata cukup beragam, mulai dari faktor internal hingga eksternal.
Dari sisi global, ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia dapat memicu volatilitas harga energi dan pangan, yang secara tidak langsung akan memengaruhi daya beli masyarakat dan beban pajak konsumsi. Selain itu, kebijakan suku bunga bank sentral dunia juga tetap menjadi pemantauan ketat, karena berpengaruh pada arus modal dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Di sisi domestik, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap inklusif. Jika pertumbuhan ekonomi melambat, maka basis pajak dari sektor konsumsi dan produksi akan ikut terdampak. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat vital dalam menjaga momentum pertumbuhan.
