Menjaga Kepercayaan Publik sebagai Kunci Kepatuhan
Salah satu pelajaran penting dalam sejarah birokrasi adalah bahwa kepatuhan masyarakat sangat bergantung pada persepsi mereka terhadap keadilan dan integritas aparat negara. Jika masyarakat melihat bahwa petugas pajak dan bea cukai bekerja secara profesional dan jujur, maka tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) akan meningkat secara alami.
Sebaliknya, jika terdapat oknum yang menyalahgunakan wewenang, hal ini akan menciptakan sentimen negatif di tengah masyarakat. Sentimen negatif ini dapat memicu resistensi terhadap kebijakan fiskal pemerintah, yang pada akhirnya akan menghambat target penerimaan negara yang telah ditetapkan dalam APBN.
Dengan demikian, pengawasan tajam yang diminta oleh Suahasil bukan sekadar bentuk kontrol internal, melainkan sebuah strategi komunikasi kepada publik bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen penuh untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Langkah Strategis Transformasi Institusi
Pemerintah terus melakukan transformasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Transformasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknologi (digital transformation), tetapi juga transformasi budaya kerja (cultural transformation). Budaya kerja yang baru menekankan pada nilai-nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.
Pengawasan yang lebih ketat akan menjadi katalisator dalam perubahan budaya ini. Ketika setiap tindakan dipantau dan setiap pelanggaran ditindak tegas, maka nilai-nilai integritas akan terinternalisasi dengan lebih baik dalam diri setiap pegawai. Hal ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kerja yang sehat, di mana prestasi dihargai dan pelanggaran mendapatkan sanksi yang setimpal.
Selain itu, sinergi antarunit di dalam Kementerian Keuangan juga perlu diperkuat. Pengawasan tidak boleh berjalan secara silo atau terkotak-kotak, melainkan harus terintegrasi sehingga informasi mengenai potensi risiko dapat mengalir dengan cepat antar unit terkait.
Kesimpulan
Instruksi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada jajaran DJP dan DJBC merupakan langkah preventif sekaligus korektif yang sangat penting. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal melalui APBN, integritas petugas di lini depan adalah harga mati. Pengawasan yang tajam, berbasis teknologi, dan berorientasi pada penguatan integritas bukan hanya bertujuan untuk mencegah kebocoran pendapatan negara, tetapi juga untuk membangun kembali dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat, DJP dan DJBC diharapkan mampu bertransformasi menjadi institusi yang lebih modern, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan nasional.
