Menghadapi situasi yang semakin mendesak ini, diperlukan sinergi antar-lembaga untuk melakukan tindakan tegas. Tidak cukup hanya dengan pengawasan di pelabuhan, namun juga diperlukan penindakan hukum yang memberikan efek jera bagi para importir ilegal dan pengecer yang menampung barang-barang tersebut.
Beberapa langkah yang dinilai perlu diambil antara lain:
Penguatan Pengawasan Perbatasan: Meningkatkan teknologi dan jumlah personel di titik-titik rawan masuknya barang ilegal melalui jalur laut maupun udara.
Penegakan Hukum yang Tegas: Memberikan sanksi berat tidak hanya kepada importir, tetapi juga kepada jaringan distribusi yang memasok barang-barang tersebut ke pasar-pasar tradisional.
Proteksi Industri Dalam Negeri: Mengkaji kebijakan tarif dan regulasi impor yang lebih ketat untuk melindungi industri manufaktur domestik agar tetap kompetitif.
Pemberdayaan Industri Lokal: Memberikan dukungan berupa kemudahan akses bahan baku dan insentif bagi industri tekstil serta UMKM agar dapat memproduksi pakaian berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
Kesimpulan
Masuknya baju bekas impor ilegal atau 'balpres' telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional. Dampaknya sangat luas, mulai dari ancaman kebangkrutan industri tekstil skala besar hingga hilangnya mata pencaharian jutaan tukang jahit dan pekerja sektor informal. Tanpa tindakan tegas dan terintegrasi dari pemerintah untuk menutup celah perdagangan ilegal ini, industri manufaktur dalam negeri berisiko mengalami kerusakan permanen yang akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional.
```
