Pemerintah menggunakan angka desil ini sebagai instrumen utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga subsidi energi. Idealnya, bantuan harus menyasar Desil 1 hingga Desil 4 secara presisi. Namun, ketika data desil ini meleset, maka seluruh skema jaring pengaman sosial akan mengalami distorsi.
Biang Kerok Ketidaksesuaian Data: Mengapa Desil Bisa "Menipu"?
Berdasarkan analisis mendalam terhadap dinamika pendataan nasional, terdapat beberapa faktor fundamental yang menjadi penyebab mengapa pengelompokan desil dalam DTSEN seringkali tidak sinkron dengan kondisi lapangan. Masalah ini bukan sekadar kesalahan teknis kecil, melainkan masalah sistemik yang kompleks.
1. Metodologi Pendataan yang Tidak Menangkap Dinamika Ekonomi Mikro
Salah satu penyebab utama adalah penggunaan metodologi pendataan yang seringkali bersifat statis. Survei yang dilakukan pemerintah cenderung menggunakan indikator-indikator makro atau administratif yang tidak mampu menangkap fluktuasi ekonomi harian masyarakat. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki aset rumah yang layak secara administratif, namun secara arus kas (cash flow), keluarga tersebut sedang mengalami kemiskinan ekstrem akibat kehilangan pekerjaan atau biaya kesehatan yang melonjak.
Data yang hanya berbasis pada kepemilikan aset atau konsumsi rutin tanpa mempertimbangkan variabel "kejutan ekonomi" (economic shocks) membuat klasifikasi desil menjadi kaku dan tidak relevan dengan realitas ekonomi yang cair.
2. Masalah Sinkronisasi dan Fragmentasi Data Antar-Lembaga
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal ego sektoral. Meskipun konsep Data Tunggal (DTSEN) telah dicanangkan, pada praktiknya, berbagai instansi masih sering menggunakan basis data yang berbeda-beda. Data kependudukan di Kemendagri, data kemiskinan di Kemensos, serta data ekonomi di BPS terkadang mengalami perbedaan waktu pembaruan (update).
Ketidaksinkronan ini menciptakan celah di mana data seorang warga bisa saja sudah berubah di satu lembaga, namun masih menggunakan profil lama di lembaga lain. Akibatnya, pengelompokan desil yang dihasilkan menjadi produk dari data yang "basi" atau tidak lengkap.
3. Lemahnya Validasi Data di Tingkat Akar Rumput
Proses verifikasi dan validasi (verivali) data seringkali menjadi titik terlemah. Meskipun pendataan dimulai dari level desa atau kelurahan, proses pemutakhiran data di tingkat bawah seringkali tidak berjalan secara berkelanjutan. Banyak kasus di mana perubahan status sosial ekonomi warga tidak segera dilaporkan ke sistem pusat karena kendala administratif di tingkat lokal atau kurangnya inisiatif petugas lapangan.
Hal ini menyebabkan terjadinya fenomena "orang kaya yang terselip" di desil bawah, dan "orang miskin yang terlempar" ke desil atas. Tanpa mekanisme verifikasi yang ketat dan berbasis komunitas, data DTSEN hanya akan menjadi angka-angka di atas kertas tanpa nyawa.
