Peningkatan Angka Kemiskinan: Kehilangan pekerjaan secara massal akan mendorong keluarga yang sebelumnya berada di kelas menengah bawah ke bawah garis kemiskinan.
Kesenjangan Sosial yang Melebar: Ketidakmampuan ekonomi akan memperlebar jarak antara kelompok kaya dan miskin, yang dapat memicu kecemburuan sosial.
Peningkatan Kriminalitas: Tekanan ekonomi yang ekstrem seringkali berkorelasi dengan meningkatnya angka kriminalitas akibat desakan kebutuhan hidup yang mendesak.
Beban Jaring Pengaman Sosial: Pemerintah akan terbebani oleh peningkatan klaim jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan bantuan sosial lainnya, yang dapat mengganggu postur APBN.
Langkah Strategis yang Diperlukan: Sebuah Urgensi
Menghadapi situasi yang kritis ini, Said Iqbal mendesak pemerintah untuk tidak hanya sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat sementara, melainkan melakukan intervensi struktural. Beberapa langkah yang dianggap mendesak antara lain:
Pertama, penguatan kebijakan proteksi terhadap industri strategis dalam negeri untuk membentengi pasar dari serbuan produk impor yang tidak adil. Kedua, menciptakan iklim investasi yang tidak hanya menarik modal, tetapi juga wajib menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan dan berkelanjutan.
Ketiga, perlunya pengendalian inflasi yang ketat dan kebijakan upah yang mampu menjaga daya beli pekerja agar roda ekonomi tetap berputar. Terakhir, pemerintah harus serius dalam mendorong revitalisasi sektor manufaktur agar Indonesia kembali menjadi basis produksi yang kuat, bukan sekadar pasar bagi produk asing.
Kesimpulan
Angka 43.805 PHK sepanjang Januari hingga Juli 2026 adalah peringatan keras bagi pemerintah Indonesia. Masalah deindustrialisasi, melemahnya daya beli, dan ketidakmampuan bersaing dengan produk impor adalah tiga pilar utama yang sedang meruntuhkan stabilitas ekonomi tenaga kerja kita. Tanpa langkah intervensi yang berani dan kebijakan yang pro-pekerja serta pro-industri dalam negeri, gelombang PHK ini dikhawatirkan akan menjadi badai besar yang mengancam kesejahteraan nasional secara jangka panjang. Pemerintah harus segera bergerak sebelum situasi ini berubah menjadi krisis sosial yang tak terkendali.
