DWJ Manajement - PORTAL

Tok! DPR Setujui Destry Damayanti Jadi Gubernur BI

Oleh: DWJ-Manajement 27 Aug 2026
Tok! DPR Setujui Destry Damayanti Jadi Gubernur BI

Tok! DPR Setujui Destry Damayanti Jadi Gubernur Bank Indonesia Periode 2026-2031

Destry Damayanti resmi terpilih melalui mekanisme fit and proper test di Komisi XI DPR RI untuk memimpin bank sentral dalam periode lima tahun mendatang.

JAKARTA - Komisi XI DPR RI secara resmi memberikan lampu hijau bagi Destry Damayanti untuk mengemban amanah sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031. Keputusan ini diambil setelah melalui rangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang berlangsung ketat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Persetujuan ini menjadi momentum krusial bagi arah kebijakan moneter Indonesia di masa depan. Sebagai lembaga independen yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah dan sistem pembayaran nasional, kepemimpinan Gubernur BI baru akan sangat menentukan bagaimana Indonesia menghadapi dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu.

Langkah Strategis Menuju Stabilitas Moneter

Dalam rapat kerja yang digelar bersama Komisi XI, para anggota dewan menyatakan dukungan mereka terhadap terpilihnya Destry Damayanti. Pemilihan ini dinilai didasarkan pada rekam jejak profesional Destry yang dinilai mumpuni dalam mengelola kebijakan ekonomi makro dan fiskal selama ini.

Para legislator menekankan bahwa tugas yang akan diemban oleh Gubernur BI terpilih bukanlah perkara mudah. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian geopolitik dunia dan fluktuasi suku bunga global, Bank Indonesia dituntut untuk tetap tangguh dalam menjaga inflasi serta memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam proses persetujuan ini antara lain:

Kemampuan Manajemen Krisis: Bagaimana calon Gubernur mampu menavigasi ekonomi Indonesia saat terjadi guncangan eksternal.

Independensi Bank Indonesia: Penegasan kembali pentingnya menjaga marwah BI dari intervensi politik demi kebijakan yang objektif.

Digitalisasi Sistem Pembayaran: Transformasi digital yang tengah digalakkan BI, termasuk pengembangan Rupiah Digital (CBDC).

Sinergi Kebijakan: Koordinasi yang harmonis antara kebijakan moneter (BI) dan kebijakan fiskal (Kementerian Keuangan).