Sinkronisasi Aturan: Memastikan bahwa aturan mengenai dimensi kendaraan selaras antara manufaktur kendaraan, pengelola jalan, dan petugas di lapangan.
Digitalisasi Pengawasan: Penggunaan teknologi seperti Weigh-in-Motion (WIM) untuk memantau beban kendaraan secara real-time di jalan tol maupun jalan nasional tanpa harus menghentikan arus lalu lintas secara manual.
Tantangan Sektoral dalam Implementasi
Implementasi Zero ODOL bukan hanya masalah teknis kendaraan, melainkan masalah sistemik dalam rantai pasok. Banyak perusahaan manufaktur yang masih memberikan tekanan kepada perusahaan logistik untuk mengangkut barang dalam volume besar guna menekan biaya kirim. Selama permintaan pasar terhadap pengiriman barang dengan biaya sangat rendah masih tinggi, godaan untuk melakukan Over Loading akan tetap ada.
Pemerintah perlu menyadari bahwa penegakan hukum harus menyentuh seluruh mata rantai, mulai dari pemilik barang (shipper), perusahaan jasa pengangkutan, hingga penyedia moda transportasi. Tanpa keterlibatan semua pihak, kebijakan Zero ODOL hanya akan menyasar satu sisi dan tidak akan menyelesaikan akar permasalahan secara tuntas.
Kesimpulan
Kebijakan Zero ODOL 2027 merupakan langkah progresif yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan dan meningkatkan standar keselamatan transportasi di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola masa transisi menuju kebijakan tersebut.
Permintaan relaksasi dari Askarindo melalui skema penegakan hukum berbasis komitmen bukanlah bentuk upaya menghindari aturan, melainkan sebuah desakan agar kebijakan ini bersifat inklusif dan tidak mencederai keberlangsungan dunia usaha. Sinergi antara pemberian kemudahan investasi bagi pengusaha dan pengawasan yang ketat namun terukur akan menjadi kunci utama agar target Zero ODOL dapat tercapai pada 2027 tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
