Bakar Lahan Tebu Jelang Panen Jadi Biang Kerok Karhutla di Sumsel, Praktik Tradisional yang Berujung Bencana
Efisiensi biaya pembersihan lahan oleh petani justru memicu siklus kabut asap tahunan yang merugikan kesehatan dan ekonomi.
Sumatera Selatan kembali dihantui oleh ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan temuan terbaru di lapangan, penyebab utama dari meluasnya titik api (hotspot) di wilayah ini bukan sekadar faktor cuaca ekstrem atau musim kemarau yang berkepanjangan, melainkan adanya pola aktivitas manusia yang terstruktur di sektor pertanian.
Praktik pembakaran lahan tebu menjelang masa panen kini teridentifikasi sebagai "biang kerok" atau pemicu utama terjadinya Karhutla di berbagai titik di Sumatera Selatan. Meskipun dilakukan oleh petani dengan alasan efisiensi, tindakan ini justru menjadi bumerang yang menciptakan bencana lingkungan berskala besar.
Mengapa Pembakaran Lahan Tebu Menjadi Pemicu Utama?
Secara teknis, petani tebu seringkali menghadapi kendala dalam membersihkan sisa-sisa daun dan batang tebu yang kering setelah masa tanam atau menjelang panen. Untuk menekan biaya operasional, banyak dari mereka memilih metode pembakaran terbuka (open burning) sebagai cara tercepat dan termurah untuk membersihkan lahan dari vegetasi kering.
Namun, dalam kondisi cuaca yang kering dan angin yang kencang, api yang seharusnya hanya terkendali di area perkebunan tebu dengan cepat merembet ke area sekitarnya. Berikut adalah beberapa faktor mengapa pembakaran tebu sangat berbahaya:
Vegetasi yang Sangat Mudah Terbakar: Sisa daun tebu yang telah mengering memiliki kadar air yang sangat rendah, sehingga berfungsi seperti bahan bakar yang sangat reaktif terhadap percikan api sekecil apa pun.
Kondisi Lahan Gambut: Sebagian besar wilayah Sumatera Selatan memiliki karakteristik lahan gambut. Ketika api dari lahan tebu menyentuh area gambut, api tidak hanya membakar di permukaan, tetapi merambat ke bawah tanah, menjadikannya sangat sulit dipadamkan.
Faktor Angin: Angin yang bertiup kencang saat musim kemarau seringkali membawa bara api dari lahan tebu ke area hutan atau semak belukar yang lebih luas.
Kurangnya Pengawasan: Pembakaran seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau di lokasi yang jauh dari pemukiman, sehingga api baru diketahui setelah meluas dan tidak terkendali.
Efisiensi Semu yang Merugikan
Para petani seringkali terjebak dalam paradigma "efisiensi semu". Di satu sisi, mereka berhasil menghemat biaya tenaga kerja untuk pembersihan lahan secara manual atau mekanis. Namun, di sisi lain, kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada penghematan yang mereka dapatkan.
Biaya pemadaman api, kerugian akibat kerusakan ekosistem, hingga biaya kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap adalah beban nyata yang harus ditanggung oleh negara dan masyarakat luas. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara keuntungan individu sesaat dengan kerugian kolektif jangka panjang.
Dampak Berantai Karhutla bagi Masyarakat Sumatera Selatan
Kebakaran lahan yang dipicu oleh aktivitas pembakaran tebu ini tidak hanya berhenti pada hilangnya vegetasi. Dampak yang ditimbulkan bersifat sistemik dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan.
Berikut adalah beberapa dampak nyata yang selalu berulang setiap kali Karhutla melanda:
Krisis Kesehatan Masyarakat: Peningkatan drastis kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma, iritasi mata, hingga gangguan kesehatan pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia akibat paparan asap pekat.
Gangguan Aktivitas Ekonomi: Kabut asap yang tebal menurunkan jarak pandang secara signifikan, yang berdampak pada terganggunya jadwal penerbangan, transportasi darat, hingga aktivitas logistik di pelabuhan.
Kerugian Sektor Pariwisata: Destinasi wisata alam di Sumatera Selatan kehilangan daya tariknya saat kabut asap menyelimuti wilayah tersebut, yang secara langsung memukul pendapatan ekonomi lokal.
Kerusakan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati: Hutan yang terbakar menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan merusak struktur tanah, yang dalam jangka panjang akan mengganggu siklus hidrologi dan kesuburan tanah.
Tantangan Penegakan Hukum dan Edukasi Petani
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama aparat penegak hukum telah berupaya melakukan langkah-langkah preventif. Namun, tantangan di lapangan tetaplah berat. Mengubah pola pikir petani yang sudah turun-temurun melakukan pembakaran lahan bukanlah perkara mudah.
Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang sengaja membakar lahan memang diperlukan sebagai efek jera. Namun, pendekatan represif saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan persuasif dan solutif agar petani memiliki alternatif lain dalam mengelola lahan mereka.
Mencari Solusi Alternatif Pengolahan Lahan
Untuk memutus rantai Karhutla ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta (perusahaan perkebunan), dan masyarakat. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
Mekanisasi Pertanian: Mendorong penggunaan alat berat atau mesin pembersih lahan yang lebih efisien sehingga petani tidak lagi bergantung pada metode pembakaran.
Pemanfaatan Limbah Pertanian: Mengedukasi petani agar limbah tebu tidak dibakar, melainkan diolah menjadi kompos, pakan ternak, atau bahan baku energi terbarukan (biomassa).
Insentif bagi Petani Ramah Lingkungan: Memberikan bantuan atau insentif bagi kelompok tani yang berhasil menerapkan praktik pertanian tanpa bakar (zero burning).
Penguatan Satgas Karhutla: Meningkatkan patroli di area-area rawan, terutama pada area perkebunan tebu yang berbatasan langsung dengan hutan atau lahan gambut.
Kesimpulan
Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan yang dipicu oleh pembakaran lahan tebu menjelang panen merupakan masalah kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Praktik pembakaran yang dianggap efisien oleh petani ternyata menjadi pemicu utama bencana kabut asap yang melumpuhkan berbagai sektor kehidupan.
Penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman api saat kebakaran terjadi. Dibutuhkan perubahan paradigma dari hulu ke hilir, mulai dari edukasi pola tanam tanpa bakar, penyediaan teknologi pengolahan limbah, hingga penegakan hukum yang konsisten. Hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan petani, siklus bencana Karhutla di Sumatera Selatan dapat diputuskan demi masa depan lingkungan yang lebih sehat.
