Calon Deputi Gubernur BI Anwar Bashori: Implementasi Rupiah Digital Belum Jadi Hal yang Urgen
Menilai kesiapan infrastruktur dan stabilitas sistem pembayaran nasional sebagai prioritas utama Bank Indonesia.
Jakarta — Wacana mengenai penerapan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang dikenal sebagai Rupiah Digital terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat ekonomi dan praktisi keuangan. Namun, pandangan berbeda muncul dari salah satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), M. Anwar Bashori.
Dalam keterangannya baru-baru ini, Anwar Bashori menyatakan bahwa realisasi pembentukan Rupiah Digital saat ini belum menjadi hal yang urgen bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, meskipun transformasi digital di sektor keuangan sedang bergerak sangat cepat, Bank Indonesia harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fokus pada stabilitas sistem keuangan yang sudah ada.
Pernyataan ini menarik perhatian publik, mengingat banyak negara maju yang sedang bergegas mengembangkan CBDC untuk memperkuat kedaulatan moneter mereka di era digital. Namun, bagi Anwar, konteks Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan negara-negara tersebut.
Mengapa Rupiah Digital Belum Menjadi Prioritas Utama?
Anwar Bashori menekankan bahwa setiap inovasi kebijakan moneter, terutama yang berkaitan dengan bentuk uang, harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan kesiapan ekosistem. Ia berargumen bahwa saat ini, sistem pembayaran nontunai di Indonesia sudah berkembang dengan sangat pesat dan cukup efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Ada beberapa alasan mendasar mengapa implementasi Rupiah Digital dianggap belum mendesak oleh Anwar Bashori:
Kesiapan Infrastruktur Teknologi: Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat penetrasi internet dan kualitas konektivitas yang belum merata di seluruh wilayah. Implementasi CBDC memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang sangat mumpuni dan tahan terhadap gangguan untuk menjamin transaksi berjalan 24/7 tanpa hambatan.
Stabilitas Sistem Keuangan: Pengenalan mata uang digital baru dapat mengubah perilaku masyarakat dalam menyimpan uang. Jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati, hal ini berisiko memicu "disintermediasi perbankan", di mana masyarakat cenderung memindahkan simpanannya dari bank komersial ke saldo digital bank sentral, yang pada akhirnya dapat mengganggu likuiditas perbankan nasional.
Keamanan Siber (Cybersecurity): Transisi ke sistem berbasis digital sepenuhnya menuntut standar keamanan siber yang ekstrem. Risiko peretasan, pencurian data, dan serangan siber terhadap infrastruktur mata uang negara merupakan ancaman nyata yang harus dimitigasi sebelum teknologi ini diluncurkan secara massal.
Literasi Digital Masyarakat: Meskipun penggunaan smartphone sangat tinggi, pemahaman mendalam mengenai keamanan transaksi digital dan konsep CBDC di tingkat masyarakat akar rumput masih memerlukan edukasi yang berkelanjutan.
Menurutnya, memaksakan implementasi Rupiah Digital sebelum faktor-faktor di atas terpenuhi justru berisiko menciptakan ketidakstabilan baru dalam sistem moneter yang saat ini sudah berjalan cukup stabil.
Membandingkan CBDC dengan Ekosistem Pembayaran Digital Saat Ini
Salah satu poin penting dalam diskusi ini adalah melihat bagaimana ekosistem pembayaran digital di Indonesia saat ini sudah sangat kompetitif. Kehadiran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dompet digital (e-wallet), hingga mobile banking telah memberikan kemudahan transaksi yang luar biasa bagi masyarakat.
Dalam pandangan Anwar, fungsi-fungsi yang diharapkan dapat dipenuhi oleh Rupiah Digital—seperti efisiensi transaksi dan kecepatan pembayaran—sebagian besar telah berhasil dijawab oleh inovasi teknologi finansial (fintech) dan perbankan saat ini. Oleh karena itu, urgensi untuk menggantikan atau menambahkan lapisan CBDC di atas sistem yang sudah berjalan dianggap belum terlihat secara signifikan bagi pengguna akhir (end-user).
Namun, hal ini bukan berarti Bank Indonesia tidak melakukan persiapan. Anwar menyiratkan bahwa studi mendalam tetap perlu dilakukan, namun dalam kerangka riset dan pengembangan (R&D), bukan sebagai agenda implementasi jangka pendek yang dipaksakan.
Tantangan Global dan Kedaulatan Moneter
Meskipun Anwar menyatakan belum urgen, para ahli ekonomi lain mengingatkan bahwa pengembangan CBDC juga berkaitan dengan kedaulatan moneter. Di tengah maraknya penggunaan mata uang kripto (cryptocurrency) dan stablecoin yang dikelola oleh pihak swasta, kehadiran Rupiah Digital dipandang sebagai langkah preventif agar negara tetap memiliki kontrol penuh atas kebijakan moneter dan peredaran uang.
Jika mata uang digital swasta mulai mendominasi transaksi masyarakat, peran Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dan mengatur jumlah uang beredar bisa melemah. Inilah dilema yang dihadapi oleh bank sentral di seluruh dunia: menunda untuk memastikan stabilitas, atau bergerak cepat untuk menjaga kedaulatan.
Fokus Strategis Bank Indonesia ke Depan
Sebagai calon Deputi Gubernur, Anwar Bashori memberikan sinyal bahwa fokus utama Bank Indonesia dalam waktu dekat seharusnya tetap pada mandat utamanya: menjaga kestabilan nilai Rupiah dan stabilitas sistem keuangan. Isu-isu seperti pengendalian inflasi, manajemen cadangan devisa, serta penguatan kebijakan suku bunga jauh lebih krusial bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional saat ini.
Penyelesaian masalah rantai pasok, pengelolaan fluktuasi nilai tukar terhadap dolar AS, serta penguatan sektor UMKM melalui digitalisasi tetap menjadi prioritas yang tidak boleh terdistraksi oleh eksperimen teknologi yang belum matang. Menurutnya, inovasi haruslah menjadi pendukung stabilitas, bukan justru menjadi beban baru bagi otoritas moneter.
Anwar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah dan sektor industri keuangan untuk membangun ekosistem digital yang inklusif. Digitalisasi tetap harus berjalan, namun harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan berbasis pada penguatan fundamental ekonomi terlebih dahulu.
Kesimpulan
Pernyataan M. Anwar Bashori mengenai belum urgen-nya implementasi Rupiah Digital memberikan perspektif yang berimbang di tengah euforia digitalisasi keuangan global. Pendekatan yang mengutamakan stabilitas sistem keuangan, kesiapan infrastruktur, dan mitigasi risiko keamanan siber merupakan langkah pragmatis yang sangat dibutuhkan dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.
Meskipun Rupiah Digital memiliki potensi besar di masa depan sebagai alat kedaulatan moneter, memastikan bahwa fondasi ekonomi nasional kuat dan sistem pembayaran saat ini tetap inklusif adalah tugas yang jauh lebih mendesak bagi Bank Indonesia. Inovasi digital tetap harus dikejar, namun dengan ritme yang terkendali agar tidak mengganggu stabilitas yang telah terjaga.
