Polemik Danantara Masuk KSSK, APINDO Sebut Langkah Tak Wajar dan Usulkan Kemenko Perekonomian
Rencana pelibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ke dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menuai kritik tajam dari pelaku usaha.
Dunia usaha Indonesia memberikan reaksi keras terhadap rencana pemerintah yang ingin memasukkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ke dalam struktur Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai langkah ini tidak wajar dan berpotensi mengaburkan fungsi utama KSSK dalam menjaga stabilitas makroprudensial dan mikroprudensial negara.
Alih-alih memasukkan lembaga pengelola investasi baru ke dalam komite stabilitas, APINDO menyarankan agar koordinasi kebijakan ekonomi lebih ditekankan melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini dinilai lebih relevan untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.
Ketidaksesuaian Fungsi: Investasi vs Stabilitas
Inti dari keberatan para pengusaha terletak pada perbedaan fundamental antara tugas Danantara dengan mandat KSSK. KSSK dibentuk dengan tujuan tunggal yang sangat krusial: menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar terhindar dari krisis sistemik. Keanggotaan KSSK selama ini diisi oleh para otoritas regulator dan pengelola kebijakan stabilitas.
Sementara itu, Danantara dirancang sebagai lembaga pengelola investasi (super holding) yang fokus pada pertumbuhan aset, optimalisasi investasi negara, dan penguatan modal negara. Perbedaan karakter ini memicu kekhawatiran mengenai adanya benturan kepentingan (conflict of interest) di dalam forum pengambilan keputusan stabilitas keuangan.
APINDO menilai bahwa memasukkan entitas yang memiliki agenda "pertumbuhan dan investasi" ke dalam forum yang seharusnya fokus pada "kehati-hatian dan mitigasi risiko" dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Jika Danantara memiliki peran sebagai investor besar, maka ada risiko di mana kebijakan stabilitas yang diambil bisa terkompromi demi mengejar target pertumbuhan investasi atau keuntungan aset.
Struktur KSSK yang Sudah Teruji
Untuk memahami mengapa langkah ini dianggap tidak wajar, perlu dilihat kembali siapa saja anggota KSSK yang telah bekerja secara sinergis selama ini. KSSK terdiri dari empat pilar utama otoritas keuangan Indonesia:
