Keberlanjutan Defisit Anggaran: Fraksi-fraksi mempertanyakan apakah batas defisit yang ditetapkan masih cukup aman untuk menjaga kepercayaan investor internasional tanpa mengorbankan belanja sosial.
Efektivitas Belanja Negara: DPR menuntut agar alokasi anggaran tidak hanya habis pada belanja birokrasi dan administrasi, melainkan harus berdampak langsung pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Manajemen Utang Luar Negeri: Muncul kekhawatiran mengenai beban pembayaran bunga utang yang terus meningkat, yang dikhawatirkan akan memakan porsi besar dari APBN dan mengurangi kapasitas fiskal untuk pembangunan infrastruktur.
Ketepatan Sasaran Subsidi: Perdebatan mengenai efisiensi subsidi energi (BBM dan Listrik) serta subsidi pangan agar benar-benar menyasar masyarakat kelas bawah, bukan justru dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.
Dilema Antara Pembangunan Infrastruktur dan Perlindungan Sosial
Selain persoalan utang, salah satu debat paling sengit dalam pembahasan UU APBN 2027 ini adalah mengenai prioritas alokasi anggaran. Pemerintah tampaknya masih ingin mempertahankan momentum pembangunan infrastruktur strategis nasional sebagai motor penggerak ekonomi jangka panjang. Namun, di sisi lain, DPR menekankan bahwa kesejahteraan rakyat jangka pendek tidak boleh dikorbankan.
Beberapa fraksi menekankan bahwa tahun 2027 harus menjadi tahun penguatan jaring pengaman sosial (social safety net). Hal ini menyusul adanya ancaman inflasi pangan yang dapat menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah. Oleh karena itu, DPR mendesak agar anggaran untuk perlindungan sosial, bantuan pangan, dan penguatan UMKM diprioritaskan dalam implementasi UU ini nantinya.
"Kami tidak ingin melihat APBN hanya menjadi alat untuk membangun beton dan jalan, sementara perut rakyat kecil terabaikan karena harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali," ujar salah satu anggota fraksi dalam pandangan umumnya. Pernyataan ini mencerminkan kecemasan kolektif mengenai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi (growth) dan pemerataan ekonomi (equity).
