DWJ Manajement - PORTAL

DPR Usul Batas Defisit Diubah, Wamenkeu: Kita Konsisten di Bawah 3%

Oleh: DWJ-Manajement 17 Sep 2026
DPR Usul Batas Defisit Diubah, Wamenkeu: Kita Konsisten di Bawah 3%

Kementerian Keuangan berpendapat bahwa pengalaman selama pandemi menunjukkan pentingnya memiliki cadangan fiskal (fiscal buffer) yang kuat. Jika pemerintah terus-menerus menggunakan ruang defisit yang tinggi, maka ketika terjadi krisis baru di masa depan, ruang untuk melakukan intervensi akan sangat terbatas.

Tantangan ke Depan: Menyeimbangkan Pertumbuhan dan Stabilitas

Tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah bagaimana memenuhi aspirasi pembangunan yang diinginkan oleh legislatif dan masyarakat, namun tetap berada dalam koridor disiplin fiskal yang ketat. Ada beberapa faktor eksternal yang menjadi tantangan dalam menjaga angka defisit ini:

Ketidakpastian Geopolitik: Konflik di berbagai belahan dunia dapat mengganggu rantai pasok dan memicu kenaikan harga komoditas energi serta pangan, yang akan membebani belanja subsidi.

Fluktuasi Suku Bunga Global: Kebijakan moneter negara maju, seperti The Fed di Amerika Serikat, sangat mempengaruhi biaya pembiayaan utang pemerintah Indonesia.

Volatilitas Harga Komoditas: Penerimaan negara dari sektor sumber daya alam sangat bergantung pada harga global, yang jika turun, akan mempersempit ruang pendapatan negara.

Pemerintah terus melakukan optimasi pendapatan negara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta melakukan efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga agar target defisit tetap tercapai tanpa mengorbankan kualitas pembangunan.

Kesimpulan

Perdebatan antara DPR yang menginginkan fleksibilitas fiskal lebih besar dan Kementerian Keuangan yang tetap berpegang pada disiplin defisit di bawah 3 persen merupakan bagian dari dinamika sehat dalam tata kelola negara. Meskipun ruang fiskal yang lebih lebar dapat mengakomodasi lebih banyak program pembangunan, menjaga kredibilitas fiskal dan kesehatan rasio utang adalah harga mati untuk menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang.

Komitmen Wamenkeu Juda Agung untuk tetap konsisten di bawah 3 persen memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa Indonesia tetap memprioritaskan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab di tengah ketidakpastian global. Kuncinya terletak pada kemampuan pemerintah dalam melakukan efisiensi belanja dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.