Berikut adalah beberapa poin penting yang disampaikan terkait mekanisme pembayaran tersebut:
Transfer Langsung: Dana harus masuk ke rekening yang terdaftar atas nama peserta magang itu sendiri.
Tanpa Potongan Ilegal: Tidak diperbolehkan adanya pemotongan administratif yang tidak masuk akal atau tidak disepakati dalam kontrak perjanjian magang.
Transparansi Nominal: Peserta berhak mendapatkan rincian mengenai jumlah uang saku yang mereka terima sesuai dengan kesepakatan di awal.
Cris Kuntadi juga menambahkan bahwa Kemnaker akan terus memantau platform-platform yang memfasilitasi penyaluran tenaga kerja magang agar tetap patuh pada aturan perlindungan tenaga kerja. Jika ditemukan adanya pelanggaran yang terbukti secara sah, Kemnaker tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pentingnya Perlindungan Hak Peserta Magang
Kasus dugaan pemotongan gaji 80 persen ini menjadi alarm keras bagi dunia industri dan penyedia platform kerja. Meskipun status peserta magang berbeda dengan karyawan tetap, mereka tetap memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum, terutama terkait dengan hak atas uang saku atau insentif yang telah dijanjikan dalam perjanjian magang.
Dalam praktiknya, program magang sering kali menjadi pintu masuk bagi talenta muda untuk mengenal dunia kerja profesional. Namun, jika praktik eksploitasi seperti pemotongan upah yang tidak wajar ini dibiarkan, maka integritas program magang nasional akan runtuh, dan kepercayaan publik terhadap ekosistem ketenagakerjaan digital akan menurun drastis.
Para ahli hukum ketenagakerjaan mengingatkan bahwa setiap pemotongan upah atau uang saku harus didasarkan pada alasan yang legal, seperti kewajiban pajak atau iuran wajib lainnya yang telah disepakati. Pemotongan yang bersifat sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak pekerja atau peserta magang.
