Dradjad Hari Wibowo Resmi Jabat Wamenko Perekonomian Pertama di RI, Tekankan Urgensi Gerak Cepat Ekonomi Nasional
JAKARTA – Sebuah babak baru dalam struktur pemerintahan Indonesia resmi dimulai dengan penunjukan Dradjad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Perekonomian. Jabatan ini mencatatkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, posisi Wamenko Perekonomian dibentuk guna memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi makro di tingkat kementerian koordinator.
Langkah strategis ini diambil di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dradjad, yang dikenal memiliki rekam jejak kuat di bidang ekonomi, langsung menunjukkan komitmennya untuk bekerja secara akseleratif. Tak menunggu lama pasca-pelantikan, ia langsung mengambil langkah nyata guna memastikan transisi tugas berjalan mulus dan selaras dengan visi pemerintah pusat.
Visi Dradjad Hari Wibowo: Ekonomi Harus Bergerak Cepat
Dalam pernyataan perdananya setelah resmi mengemban amanah baru, Dradjad Hari Wibowo menekankan satu poin krusial: kecepatan. Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam momentum yang menuntut respons kebijakan yang tidak hanya tepat, tetapi juga tangkas terhadap perubahan pasar dan kondisi geopolitik dunia.
"Ekonomi kita perlu gerak cepat. Tantangan yang kita hadapi, baik dari sisi domestik maupun global, menuntut kita untuk tidak sekadar berjalan, tetapi berlari dalam merespons setiap perubahan dinamika pasar," ujar Dradjad dalam pertemuan terbatas bersama staf ahli di kantornya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bagi para pelaku pasar dan investor bahwa di bawah koordinasi baru ini, pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi akan dilakukan dengan pendekatan yang lebih responsif dan berbasis data. Kecepatan yang dimaksud bukan berarti terburu-buru tanpa perhitungan, melainkan efisiensi dalam birokrasi dan ketepatan dalam eksekusi program-program strategis nasional.
Beberapa fokus utama yang diharapkan dapat bergerak cepat meliputi:
Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional guna mencapai target yang telah ditetapkan.
Stabilisasi harga kebutuhan pokok melalui koordinasi lintas sektor yang lebih erat.
Penguatan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi global.
Sinkronisasi kebijakan antara kementerian teknis dengan kementerian koordinator.
