Masalah terakhir adalah siklus pemeliharaan. Infrastruktur jalan tol mengalami degradasi seiring berjalannya waktu akibat beban kendaraan yang berat dan cuaca ekstrem.
Pemeliharaan yang bersifat reaktif (baru diperbaiki setelah ada kerusakan parah) alih-alih preventif (pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan) menjadi celah bahaya. Jalan yang bergelombang, aspal yang mengelupas, hingga drainase yang tersumbat yang menyebabkan genangan air (aquaplaning) adalah hasil dari manajemen pemeliharaan yang tidak disiplin.
Menuju Standar Keselamatan yang Lebih Tinggi
Temuan KNKT ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta seluruh BUJT. Keselamatan tidak boleh dikorbankan demi mengejar target efisiensi biaya operasional.
Beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan antara lain:
Audit Keselamatan Berkala: Melakukan audit independen terhadap kondisi fisik dan manajemen jalan tol secara rutin, bukan hanya saat terjadi kecelakaan.
Modernisasi Infrastruktur: Memperbarui desain geometrik pada ruas-ruas lama yang terbukti rawan kecelakaan.
Digitalisasi Manajemen Lalu Lintas: Menggunakan teknologi Smart Road System untuk memantau kondisi jalan dan merespons insiden secara real-time.
Penegakan Hukum terhadap Pengelola: Memberikan sanksi tegas kepada BUJT yang terbukti melanggar Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kesimpulan
Kecelakaan di jalan tol adalah fenomena kompleks yang tidak bisa hanya ditimpakan kepada kesalahan pengemudi. Temuan KNKT membuktikan adanya lubang besar dalam aspek infrastruktur, desain, dan manajemen operasional yang selama ini mungkin terabaikan. Tujuh masalah yang diungkapkan—mulai dari pelanggaran SPM, desain geometrik yang buruk, hingga lambannya respons darurat—merupakan sinyal bahwa sistem keselamatan jalan tol kita memerlukan perbaikan menyeluruh dan sistemik. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola jalan tol, dan kesadaran pengguna jalan adalah kunci utama untuk menekan angka kecelakaan maut di masa depan.
```
