KPI Dorong Sinergi Lembaga Penyiaran untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, menyarankan agar Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) menggandeng lembaga penyiaran guna memperluas jangkauan informasi dan memastikan masyarakat memahami pentingnya agenda nasional tersebut.
Persiapan menuju Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) mulai memasuki babak krusial. Sebagai salah satu agenda besar Badan Pusat Statistik (BPS), keberhasilan sensus ini akan menentukan akurasi data ekonomi nasional yang menjadi fondasi kebijakan pemerintah di masa depan. Namun, tantangan besar muncul dari sisi literasi dan jangkauan informasi kepada masyarakat luas.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Tulus Santoso, memberikan pandangan strategis. Ia menyoroti adanya celah informasi di mana sebagian masyarakat masih belum mengetahui atau bahkan belum memahami urgensi dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar pada tahun mendatang.
Urgensi Sosialisasi Massal Melalui Media Penyiaran
Menurut Tulus Santoso, keterlibatan lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, menjadi kunci utama dalam menjembatani kesenjangan informasi antara penyelenggara sensus dan masyarakat. Mengingat luasnya wilayah geografis Indonesia, media penyiaran dianggap sebagai instrumen paling efektif untuk menjangkau berbagai lapisan sosial, termasuk masyarakat di pelosok daerah yang mungkin memiliki keterbatasan akses internet.
Tulus menekankan bahwa sosialisasi yang masif tidak hanya sekadar mengumumkan jadwal, tetapi juga memberikan edukasi mengenai manfaat data sensus bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat memahami bahwa data yang mereka berikan akan berdampak pada kebijakan subsidi, pembangunan infrastruktur, hingga bantuan UMKM, maka partisipasi mereka akan meningkat secara signifikan.
Beberapa poin penting yang disoroti oleh KPI terkait perlunya peran lembaga penyiaran meliputi:
Jangkauan Geografis yang Luas: Televisi dan radio masih menjadi primadona di wilayah rural yang belum sepenuhnya terjangkau koneksi internet stabil.
Kedekatan Emosional: Program siaran yang bersifat edukatif dapat membangun kepercayaan publik terhadap integritas data yang dikumpulkan oleh BPS.
Frekuensi Informasi: Melalui iklan layanan masyarakat atau slot berita khusus, pesan mengenai SE 2026 dapat disampaikan secara berulang sehingga melekat di ingatan publik.
Tantangan Rendahnya Awareness Masyarakat
Fenomena ketidaktahuan masyarakat terhadap agenda nasional seperti SE 2026 menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan. Tulus Santoso menyebutkan bahwa jika sosialisasi hanya mengandalkan kanal digital atau media sosial, maka ada risiko besar sebagian kelompok masyarakat—terutama pelaku usaha mikro di daerah terpencil—akan terabaikan.
Ketidaktahuan ini sering kali berujung pada sikap apatis atau bahkan ketakutan saat petugas sensus datang ke lapangan. Masyarakat cenderung curiga terhadap pengambilan data pribadi jika mereka tidak mendapatkan penjelasan yang memadai sebelumnya melalui kanal-kanal informasi resmi yang mereka konsumsi setiap hari.
Sinergi Strategis BPS, KPI, dan Lembaga Penyiaran
Untuk mewujudkan jangkauan yang luas, diperlukan kolaborasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan lembaga penyiaran di bawah pengawasan KPI. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan kampanye komunikasi yang terintegrasi dan satu suara.
Dalam implementasinya, lembaga penyiaran dapat mengemas informasi Sensus Ekonomi 2026 ke dalam berbagai format konten yang menarik. Tidak hanya sekadar iklan singkat, tetapi bisa berupa:
Infografis dalam Program Berita: Menjelaskan secara visual mengenai apa itu SE 2026 dan mengapa data ekonomi sangat penting.
Talkshow Edukatif: Menghadirkan ahli ekonomi atau perwakilan BPS untuk berdiskusi mengenai dampak nyata sensus terhadap ekonomi rakyat.
Dokumenter Pendek: Menampilkan kisah nyata bagaimana data statistik membantu keberlangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM).
Dengan pendekatan yang lebih humanis dan variatif, pesan yang disampaikan tidak akan terasa kaku seperti pengumuman pemerintah pada umumnya, melainkan menjadi bagian dari konsumsi informasi harian masyarakat yang bermanfaat.
Peran Penting Data Ekonomi bagi Masa Depan Bangsa
Perlu dipahami bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan rutin. Ini adalah upaya untuk memotret wajah ekonomi Indonesia secara komprehensif di tengah dinamika global yang tidak menentu. Data yang dihasilkan akan menjadi kompas bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal, moneter, hingga kebijakan perdagangan internasional.
Tanpa data yang akurat, perencanaan pembangunan berisiko meleset dari sasaran. Misalnya, penentuan target pertumbuhan ekonomi, pemetaan potensi sektor industri baru, hingga mitigasi dampak krisis ekonomi memerlukan input data yang valid dari tingkat akar rumput. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat melalui SE 2026 menjadi harga mati bagi kualitas perencanaan nasional.
Menyongsong Sensus Ekonomi 2026 dengan Kesiapan Matang
Menjelang pelaksanaan tahun 2026, koordinasi antarlembaga harus mulai diperkuat sejak dini. KPI, sebagai regulator penyiaran, memiliki peran penting untuk mendorong lembaga penyiaran agar menjalankan fungsi edukasi publiknya secara optimal dalam mendukung agenda nasional ini.
Langkah-langkah persiapan yang dapat diambil meliputi:
Penyusunan Materi Sosialisasi yang Standar: Agar informasi yang disampaikan oleh TV, radio, maupun media digital tetap konsisten dan tidak menimbulkan misinformasi.
Pemanfaatan Multi-Platform: Mengintegrasikan siaran penyiaran tradisional dengan konten digital guna menyasar generasi muda dan pelaku ekonomi digital.
Monitoring dan Evaluasi: Memastikan bahwa pesan sosialisasi benar-benar sampai ke target audiens yang dituju.
Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi bukti kemajuan tata kelola data di Indonesia. Dengan dukungan media penyiaran yang kuat, diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat menyambut agenda ini dengan penuh kesadaran dan semangat kontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional.
Kesimpulan
Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda vital bagi masa depan ekonomi Indonesia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan berpartisipasi di dalamnya. Saran dari KPI Pusat untuk menggandeng lembaga penyiaran adalah langkah cerdas untuk mengatasi kendala jangkauan informasi. Melalui sinergi antara BPS, regulator, dan media massa, diharapkan tercipta kesadaran kolektif masyarakat bahwa satu data yang mereka berikan adalah langkah nyata dalam membangun fondasi ekonomi bangsa yang lebih kuat dan terencana.
